PARADAPOS.COM - PT PLN (Persero) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi mengoperasikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) baru di kantor pusat Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026). Peresmian fasilitas pengisian cepat ini bertujuan mendukung transisi energi di lingkungan pemerintahan sekaligus melayani kebutuhan masyarakat umum yang semakin meningkat.
Respons Terhadap Kebutuhan Internal
Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, inisiatif ini muncul sebagai respons langsung terhadap tren penggunaan kendaraan listrik di kalangan pegawai. Data internal kementerian menunjukkan, sekitar 15% dari total pegawai telah menggunakan kendaraan ramah lingkungan tersebut, sehingga ketersediaan infrastruktur pengisian menjadi sebuah keharusan.
“Harapan kita, semakin banyak SPKLU akan semakin banyak orang yang menggunakan mobil listrik karena kemudahannya. Sekarang sudah tidak perlu ragu lagi, bahkan untuk kebutuhan mudik pun infrastrukturnya sudah semakin memadai,” ungkapnya.
Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menekankan bahwa langkah ini lebih dari sekadar penambahan infrastruktur. Ia memaparkannya sebagai bagian integral dari akselerasi transisi energi nasional di sektor transportasi, yang membawa dampak ganda: mengurangi emisi dan menghemat biaya operasional masyarakat.
Sebagai perbandingan konkret, Darmawan memberikan ilustrasi biaya perjalanan. Untuk menempuh jarak 10 kilometer, kendaraan berbahan bakar minyak membutuhkan biaya sekitar Rp13.000. Sementara, kendaraan listrik hanya mengonsumsi daya sekitar 1,5 kWh dengan biaya yang jauh lebih hemat, yakni sekitar Rp2.600.
“Kita bergeser dari transportasi dengan emisi gas rumah kaca tinggi menjadi rendah emisi. Dari yang tadinya mahal menjadi lebih murah, dan dari energi impor menjadi energi berbasis kekuatan domestik,” tegas Darmawan.
Fasilitas Berteknologi Tinggi dan Harapan ke Depan
Fasilitas yang diresmikan di halaman Kantor Kemendag tersebut dilengkapi dengan tiga unit SPKLU berteknologi ultra fast charging, yang menyediakan total enam colokan. Teknologi ini memungkinkan waktu pengisian daya yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan charger standar, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi pengguna.
Kolaborasi strategis antara BUMN dan kementerian ini diharapkan dapat menjadi model bagi instansi pemerintah lainnya. Dengan tingginya animo pegawai Kemendag terhadap kendaraan listrik, sinergi semacam ini dinilai mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung yang lebih luas, sekaligus merealisasikan komitmen pemerintah menuju energi bersih di masa depan.
Artikel Terkait
IHSG Anjlok 7,89% Pekan Lalu, Ditekan Koreksi Saham-Saham Big Cap
SIM Keliling Hadir di Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Bandung Hari Ini
Napoli Kalahkan Torino 2-1, Kokohkan Posisi di Papan Atas Serie A
Cadangan Devisa RI Turun Tipis, Tetap Cukup untuk 6 Bulan Impor