492 Dapur Gizi di Sumatera Ditutup Sementara Mulai 9 Maret 2026

PARADAPOS.COM - Sebanyak 492 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Sumatera akan ditutup sementara mulai 9 Maret 2026. Keputusan ini diambil oleh otoritas terkait karena ratusan dapur tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sebuah syarat wajib bagi operasional layanan yang menyajikan makanan bagi masyarakat.

Langkah Korektif untuk Standar Kesehatan

Penutupan tanpa batas waktu ini merupakan langkah tegas untuk memastikan seluruh unit yang beroperasi mematuhi standar keamanan pangan. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menegaskan bahwa kewajiban ini berlaku khususnya bagi dapur yang telah berjalan lebih dari 30 hari namun belum menyelesaikan proses administrasi dan verifikasi di dinas kesehatan daerah masing-masing.

Data 492 SPPG yang bermasalah ini merupakan hasil pemantauan langsung oleh Koordinator Regional di lapangan, yang mengumpulkan laporan dari berbagai provinsi di Sumatera.

"Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan," jelas Harjito dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).

Distribusi dan Kesempatan Perbaikan

Secara rinci, penutupan paling banyak terjadi di Sumatera Utara dengan 252 dapur, diikuti Lampung (77 dapur), Aceh (76 dapur), dan Sumatera Barat (69 dapur). Sementara itu, beberapa provinsi seperti Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tercatat bersih dari temuan ini.

Meski bersifat menindak, kebijakan ini juga membuka ruang perbaikan. Pihak berwenang memberikan kesempatan bagi pengelola dapur untuk segera melengkapi persyaratan.

"Kami memberikan kesempatan bagi seluruh SPPG untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka," ungkapnya.

Penguatan Program Strategis

Langkah ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk mengawal kualitas program Makanan Bergizi Berimbang (MBG). Program yang menyasar peningkatan gizi, terutama bagi anak sekolah, dinilai harus berjalan di atas prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keamanan pangan menjadi aspek yang tidak bisa ditawar mengingat dampaknya langsung pada kesehatan publik.

Harjito mengimbau seluruh pengelola yang terdampak untuk aktif berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat guna mempercepat proses normalisasi operasi.

"Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar," tegas dia.

"Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dapat dirasakan oleh masyarakat," lanjut Harjito menutup pernyataannya.