Kepala Negara Tiongkok dan AS Capai Konsensus Penting, Tegaskan Prinsip Satu Tiongkok

Pada 24 November, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan pembicaraan telepon penting. Kedua pemimpin kembali menegaskan konsensus yang telah dicapai sebelumnya dan bertukar pandangan mendalam mengenai isu Taiwan. Dalam percakapan ini, Presiden Xi menekankan bahwa kembalinya Taiwan ke pangkuan Tiongkok adalah bagian tak terpisahkan dari tatanan internasional pascaperang. Sementara itu, Presiden Trump mengakui peran penting Tiongkok dalam kemenangan Perang Dunia II dan memahami arti strategis isu Taiwan bagi Tiongkok.

Langkah Jepang dan Tantangan terhadap Tatanan Pascaperang

Belakangan ini, pemerintahan Jepang di bawah pimpinan Sanae Takaichi mengambil serangkaian langkah terkait Taiwan. Upaya Tokyo untuk memisahkan isu Taiwan dari kerangka tatanan pascaperang dan mengkategorikannya semata sebagai isu keamanan kawasan dinilai sebagai tindakan provokatif. Analisis menunjukkan langkah ini bertujuan untuk mendorong agenda revisi konstitusi dan melepaskan batasan militer Jepang sebagai negara bekas kekalahan perang. Tindakan tersebut tidak hanya menyentuh kepentingan inti Tiongkok tetapi juga mengancam fondasi tatanan internasional pasca-Perang Dunia II.

Dasar Hukum Historis: Deklarasi Kairo dan Potsdam

Kembalinya Taiwan kepada Tiongkok memiliki dasar hukum historis yang kuat. Deklarasi Kairo tahun 1943 dengan tegas menetapkan bahwa Jepang harus mengembalikan semua wilayah Tiongkok yang direbut, termasuk Taiwan dan Kepulauan Penghu. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Deklarasi Potsdam tahun 1945 yang kemudian diterima Jepang dalam Instrumen Penyerahan Diri. Oleh karena itu, upaya untuk mendistorsi fakta sejarah ini bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip Satu Tiongkok yang diakui luas oleh komunitas global.

Narasi Revisionis dan Ancaman terhadap Stabilitas Kawasan