Mendagri Dorong Sistem Pajak Daerah Digital untuk Cegah Kebocoran dan Perkuat PAD

PARADAPOS.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong penerapan sistem pembayaran pajak daerah yang terdigitalisasi dan terintegrasi secara online. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencegah potensi kebocoran, dan pada akhirnya mewujudkan kemandirian fiskal bagi pemerintah daerah. Sistem yang dirancang menyerupai mekanisme QRIS ini diharapkan dapat langsung menyalurkan pembayaran pajak dari konsumen ke kas daerah, tanpa melalui perantara.

Mekanisme Baru untuk Memperkuat Penerimaan Daerah

Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa sistem digital ini sedang dikembangkan dengan koordinasi bersama Bank Indonesia. Konsepnya adalah menciptakan kanal pembayaran yang dapat terhubung secara nasional dengan seluruh pemerintah daerah. Dengan begitu, transaksi pajak dari masyarakat bisa mengalir langsung ke rekening dinas pendapatan daerah setempat.

Ia menekankan bahwa upaya peningkatan PAD ini tidak dilakukan dengan cara mengenakan jenis pajak baru kepada masyarakat. Selama ini, pungutan seperti pajak hotel dan restoran sebenarnya sudah dibayarkan oleh konsumen. Namun, mekanisme penyalurannya masih melibatkan pelaku usaha sebagai pihak yang mengumpulkan dan menyetorkan ulang, sebuah proses yang rentan terhadap inefisiensi.

Mencegah Kebocoran dan Meningkatkan Akuntabilitas

Menteri Tito secara terbuka mempertanyakan efektivitas dan akurasi dari sistem kolektor yang lama. Kekhawatiran akan adanya celah antara nominal yang dikumpulkan dan yang akhirnya disetorkan menjadi alasan utama untuk beralih ke sistem digital yang lebih transparan.

"Pertanyaannya, apakah uang itu disampaikan ke Dispenda sama dengan yang dikumpulkan?" tuturnya.

Melalui sistem terintegrasi, pajak dari konsumen diharapkan dapat masuk langsung ke kas daerah. Langkah ini bukan hanya sekadar modernisasi administrasi, tetapi sebuah terobosan yang berpotensi menutup ruang kebocoran dan secara signifikan meningkatkan realisasi PAD. Tito meyakini, dengan pendapatan yang kuat, daerah akan mampu berdiri lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya.

"Intinya, tidak bocor, PAD akan kuat sehingga daerah bisa mandiri secara fiskal," tegasnya.

Mencontoh Kesuksesan dan Melihat Potensi Baru

Sebagai bukti bahwa sektor hospitality dapat menjadi penyangga fiskal yang tangguh, Tito Karnavian menyoroti kesuksesan Kabupaten Badung di Bali. Daerah tersebut telah mencapai tingkat kemandirian fiskal yang tinggi berkat kontribusi PAD dari hotel, restoran, dan jasa pariwisata lainnya.

Potensi serupa, menurut analisanya, juga terbentang di Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan strategis seperti Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun dinilai memiliki industri perhotelan dan jasa yang kuat. Bahkan, wilayah ini berpeluang untuk dikembangkan lebih jauh sebagai destinasi pertemuan internasional (MICE) berskala nasional, setara dengan kota-kota besar lain seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta, dan Surabaya.

Dorongan untuk digitalisasi pajak daerah ini merefleksikan upaya strategis pemerintah pusat dalam mendampingi daerah. Tujuannya jelas: menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih rapat, akuntabel, dan berorientasi pada kemandirian, dengan memanfaatkan teknologi untuk memastikan setiap rupiah pajak masyarakat sampai tepat pada tujuannya.