Klaim Pemulihan Listrik Aceh 97% Dibantah: Fakta Lapangan Beda dengan Laporan Menteri ESDM

Bantahan Resmi Pemerintah Aceh dan Kritik DPR

Juru Bicara Pemerintahan Aceh, Muhammad MTA, secara resmi membantah klaim tersebut. Ia menegaskan informasi yang disampaikan Bahlil tidak sesuai situasi nyata dan berpotensi menimbulkan kebingungan serta mengganggu penanganan bencana.

Kritik tajam juga datang dari Anggota DPR RI TA Khalid. Ia menuding Bahlil berbohong kepada Presiden dan meminta seluruh menteri melaporkan data yang benar. "Saat ini baru 60 persen listrik menyala. Jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat," tegas Khalid.

Ombudsman Desak Penyampaian Informasi yang Akurat

Ombudsman Republik Indonesia turut angkat bicara. Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, meminta Kementerian ESDM dan PLN menyampaikan informasi yang akurat dan faktual.

"Dalam kondisi bencana, masyarakat tidak membutuhkan laporan yang dibuat untuk menyenangkan pimpinan. Sampaikan kondisi apa adanya," ujar Johanes. Ombudsman menegaskan, informasi yang tidak sesuai fakta justru dapat menghambat pemulihan dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

Kesimpulan

Klaim pemulihan listrik 97% di Aceh pasca-bencana menjadi sorotan karena dinilai tidak akurat oleh warga, pemerintah daerah, DPR, dan Ombudsman. Ketepatan informasi dalam situasi darurat sangat krusial untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan kepercayaan publik tetap terjaga.