Analisis Kontroversi Ijazah Jokowi: Pertanda Perubahan Kekuatan Politik?

Oleh: Erizal (Direktur ABC Riset & Consulting)

Meski secara penampilan terlihat masih solid, analisis politik menunjukkan bahwa kekuatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim telah mengalami pengurangan signifikan dibandingkan masa sebelumnya. Indikatornya terlihat dari berbagai perkembangan hukum dan politik yang mengelilingi kontroversi ijazahnya.

Perubahan Sikap Institusi dan Proses Hukum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang awalnya melarang pembukaan ijazah, akhirnya dibatalkan oleh KPU sendiri. Lebih lanjut, putusan Komisi Informasi Publik (KIP) menegaskan bahwa ijazah pencalonan seseorang merupakan dokumen publik, bukan dokumen pribadi yang rahasia. Perkara pengadilan terkait ijazah Jokowi, yang sebelumnya sering ditolak, kini juga telah berlangsung di Solo.

Penyelidikan Bareskrim dan Kriminalisasi

Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa ijazah yang ditampilkan Jokowi 'identik'. Namun, posisi penampakan dokumen dinilai tidak jelas dan hanya berupa fotokopi, bukan dokumen asli. Setelah kesimpulan itu, Bareskrim menutup laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Sebaliknya, Polda Metro Jaya justru melakukan penyelidikan dan menetapkan tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan.

Pakar hukum Refly Harun menyimpulkan hal ini sebagai bentuk kriminalisasi. Pasalnya, keaslian ijazah Jokowi sendiri belum dibuktikan secara sah, namun proses hukum terhadap pelapor justru telah berjalan. Bahkan pembuat UU ITE, Hendry Subianto, merasa perlu meluruskan penerapan pasal dalam kasus ini.

Keraguan Publik dan Perbandingan Dokumen

Refly Harun meragukan jika berkas Roy Suryo sampai ke pengadilan, keaslian ijazah Jokowi akan dibuktikan tuntas seperti pernyataan Mahfud MD. Proses yang berjalan lambat, berbeda dengan penanganan cepat pada kasus Bambang Tri dan Gus Nur di masa lalu, dianggap sebagai bukti lain melemahnya pengaruh.

Sorotan media yang terus menerus dan munculnya dokumen ijazah pembanding dari rekan-rekan seangkatan Jokowi yang dinilai tidak klop, terus mempertahankan keraguan publik. Pernyataan dukungan dari Rektor UGM dan hasil survei yang menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap keaslian ijazah, dinilai tidak sepenuhnya meredakan rasa ingin tahu masyarakat.

Penerbitan SP3 dan Pertanyaan yang Tak Terjawab

Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis sempat dianggap sebagai tanda kekuatan yang masih ada. Namun, efek dominonya justru membuat sejumlah pengamat yang awalnya netral mulai mempertanyakan. Mereka tidak habis pikir dengan kemudahan penerbitan SP3 tersebut.

Di luar kebutuhan uji materiil kertas dan tinta, pertanyaan publik yang paling mendasar justru tentang foto di dalam ijazah tersebut: apakah benar itu adalah foto Joko Widodo? Pertanyaan ini sejalan dengan sindiran awal Rocky Gerung, "Ijazahnya asli, tapi orangnya tidak."