Ucapan Cak Imin ‘Kita Masih Kuat Kok’ Saat Tolak Bantuan Internasional Bikin Publik Naik Darah

Pernyataan Menteri Koordinator PMK, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang menegaskan bahwa Indonesia menolak bantuan internasional dengan alasan “kita masih kuat kok”, langsung mencuri perhatian publik. Ucapan itu disampaikan di tengah salah satu bencana terbesar yang menghantam Sumatra dalam dua dekade terakhir.

“Selagi kita masih kuat, ngapain (terima bantuan internasional)? Kita masih kuat kok,” ujar Cak Imin di depan awak media Kementerian Sosial di Jakarta, 8 Desember 2025.

Kontras Antara Pernyataan dan Kondisi Lapangan

Kontras antara nada optimistis pemerintah dan skala bencana di lapangan menjadi sorotan tajam. Data resmi menunjukkan betapa berat kondisi yang sebenarnya dihadapi masyarakat Sumatra.

Reuters melaporkan bahwa sebanyak 950 orang tewas dan 274 lainnya masih hilang akibat rentetan banjir dan longsor. Kerusakan meluas dari Aceh hingga Sumatera Barat, menyapu pemukiman, merusak jalan utama, dan memutus jaringan logistik vital.

Kelangkaan Logistik di Tengah Klaim Kekuatan

Sementara pemerintah pusat menegaskan kapasitas nasional masih memadai, laporan dari daerah memperlihatkan kenyataan berbeda. Sejumlah wilayah dilaporkan kehabisan bahan bakar, akses pangan terbatas, hingga minimnya suplai air bersih bagi pengungsi. Beberapa kabupaten bahkan disebut hampir tak tersentuh bantuan karena jalur darat terputus total.

Pertanyaan Publik: Kekuatan Siapa yang Dimaksud?

Pernyataan “kita masih kuat kok” akhirnya menjadi pemantik diskusi lebih luas: kekuatan siapa yang dimaksud? Apakah kapasitas administratif negara atau ketahanan masyarakat di lapangan yang sedang berjibaku menyelamatkan keluarga mereka?

Kondisi ini diperparah oleh besarnya kebutuhan pemulihan. Pemerintah memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai Rp 51,8 triliun, angka yang memicu pertanyaan publik tentang kemampuan menanggung beban tanpa dukungan internasional.

Alasan Pemerintah dan Kritik dari Pengamat

Di sisi lain, sejumlah pejabat menjelaskan bahwa penolakan bantuan asing dilakukan demi menjaga kemandirian nasional dan memastikan pengelolaan bantuan tetap terkoordinasi oleh negara. Namun, narasi itu sulit diterima sebagian masyarakat yang melihat langsung sulitnya distribusi bantuan.

Berbagai pengamat kebijakan menilai keputusan menutup pintu bantuan internasional bukan hanya soal logistik, tetapi juga menyangkut persepsi politik. Sikap pemerintah yang terlalu percaya diri dinilai berpotensi menunda penanganan yang lebih cepat dan efektif.

Harapan ke Depan

Meski demikian, pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi. Situasi bencana berkembang cepat, dan keputusan untuk membuka atau menutup akses bantuan asing bukanlah keputusan permanen. Banyak pihak berharap pemerintah memprioritaskan keselamatan warga ketimbang mempertahankan citra kuat di hadapan dunia.