Mendikdasmen Ungkap Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C

PARADAPOS.COM - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berperan penting untuk menekan angka putus sekolah. Bahkan, ia mengungkapkan fakta menarik: tidak sedikit anggota dewan yang merupakan lulusan Paket C, jalur pendidikan setara SMA di luar sekolah formal.

“Paling banyak itu Paket C. Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” ujar Mu’ti di depan anggota dewan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Selasa, 21 Januari 2026. Pernyataan tersebut langsung disambut tawa dari peserta forum.

PKBM Jadi Solusi Atasi Angka Tidak Sekolah

Menurut Mu’ti, keberadaan PKBM menjadi krusial karena angka tidak sekolah di Indonesia masih tergolong tinggi. Penyebabnya tidak semata-mata faktor ekonomi, tetapi juga alasan kultural dan geografis. Faktor-faktor seperti pernikahan usia dini serta keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil turut berkontribusi.

Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana memperluas layanan pendidikan nonformal melalui PKBM, baik di dalam maupun luar negeri. Fokus utama penguatan diarahkan pada program kesetaraan Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA), serta berbagai kursus keterampilan.

Minat Masyarakat pada Paket C Terus Meningkat

Mu’ti memberikan contoh hasil kunjungannya ke sebuah PKBM di Majalengka yang memiliki lebih dari 300 peserta didik. “Pesertanya ratusan, dan yang paling banyak justru Paket C,” katanya. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan telah menjadi pilihan realistis dan populer bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses sekolah formal.

Penataan Ketat untuk Jamin Kualitas dan Akuntabilitas

Meski mendukung pengembangan PKBM, Mu’ti menegaskan perlunya penataan lebih ketat terhadap pengelolaannya. Hal ini terutama karena seluruh peserta program kesetaraan menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Pemerintah harus memastikan tidak terjadi penyimpangan administrasi maupun akademik.

“Kami pastikan tidak boleh ada yang lompat-lompat. Paket C lulus dulu, Paket B menyusul. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tegas Mu'ti, menekankan pentingnya kelulusan sesuai jenjang dan integritas proses belajar.

Strategi Pemerintah Tingkatkan Rata-rata Lama Belajar

Mu’ti menegaskan bahwa penguatan PKBM adalah salah satu strategi pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama belajar masyarakat. Saat ini, Kemendikdasmen telah memiliki direktorat khusus yang menangani pendidikan informal dan nonformal.

“Ini cara yang kami lakukan agar angka putus sekolah bisa dikurangi dan angka lama belajar bisa kita tingkatkan,” pungkas Mu’ti. Dengan demikian, pendidikan kesetaraan tidak lagi dipandang sebagai alternatif semata, tetapi sebagai tulang punggung penting dalam pemerataan pendidikan nasional.