Ratusan Warga Surabaya Padati Sosialisasi Digitalisasi Perlinsos demi Pastikan Data Bantuan Tepat Sasaran

PARADAPOS.COM - Ratusan warga memadati Aula Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, pada Jumat, 12 Juni 2026, untuk mengikuti sosialisasi dan pendaftaran Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Kegiatan yang dihadiri sekitar 200 orang ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial. Dalam kunjungan jurnalistik yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), para awak media diajak menyaksikan langsung proses sosialisasi, demonstrasi penggunaan Portal Perlinsos, hingga pendaftaran warga di lapangan. Antusiasme terlihat sejak pagi hari, warga berdatangan untuk memperoleh informasi sekaligus mencoba langsung portal yang memungkinkan mereka mendaftarkan diri agar terdata dalam sistem perlindungan sosial nasional.

Suasana di aula kelurahan pagi itu terasa hidup. Beberapa warga terlihat sibuk bertanya kepada petugas, sementara yang lain asyik memegang ponsel, mengikuti panduan pendaftaran digital. Mereka datang dengan harapan yang sama: agar nama mereka tercatat dan tidak terlewat dari program bantuan negara.

Digitalisasi untuk Ketepatan Sasaran

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan ikhtiar pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang berhak menerima bantuan namun luput dari pendataan. “Kalau memang berhak mendapatkan bantuan pemerintah, jangan sampai ada yang terlewat. Digitalisasi Perlinsos hadir untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Fifi juga mengingatkan masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan data pribadi. Ia meminta warga tidak memberikan data pribadi, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal. Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak percaya kepada oknum yang meminta imbalan dengan alasan mempercepat pencairan bantuan. Modus penipuan semacam itu, menurutnya, perlu diwaspadai bersama.

Integrasi Data Jadi Agenda Prioritas

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menambahkan bahwa perbaikan dan integrasi data menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional. Ia mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah mengonsolidasikan berbagai sumber data yang selama ini terpisah, termasuk DTKS, Regsosek, dan P3KE, menjadi basis data yang lebih terpadu. Dengan begitu, kebijakan bantuan sosial dapat disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat.

Robben membeberkan bahwa masih terdapat sekitar 365.348 warga Surabaya yang belum terklaster dalam desil kesejahteraan. Kondisi ini, menurutnya, perlu segera diselesaikan agar berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan seperti Sekolah Rakyat, dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih tepat. “Data yang semakin akurat akan membuat intervensi pemerintah menjadi lebih tepat. Karena itu diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat untuk memastikan setiap warga terpetakan dengan baik,” jelasnya.

Portal Perlinsos dan Percepatan Verifikasi

Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika, menjelaskan bahwa Portal Perlinsos dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat. Hal ini dimungkinkan melalui pemanfaatan identitas digital serta pertukaran data antar-kementerian dan lembaga yang terintegrasi. “Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat dengan dukungan interoperabilitas data antarlembaga,” ungkapnya.

Kota Surabaya menjadi salah satu dari 42 daerah percontohan implementasi Program Digitalisasi Perlinsos, bersama 41 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sebelum pelaksanaan uji coba, Pemerintah Kota Surabaya telah menjalankan berbagai tahapan persiapan, mulai dari sosialisasi kepada perangkat daerah hingga pelatihan bagi agen Perlinsos.

Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat Kota Surabaya tercatat mencapai 99,67 persen, sementara aktivasi IKD agen Perlinsos Digital telah mencapai 100 persen. Melalui Program Digitalisasi Perlinsos, pemerintah berharap proses pendataan masyarakat menjadi semakin akurat, transparan, dan inklusif. Dengan demikian, bantuan sosial serta berbagai program kesejahteraan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, media, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi digital perlindungan sosial yang berorientasi pada kebutuhan warga. Di tengah riuh rendah sosialisasi di Surabaya, harapan itu perlahan mulai terwujud.