Indonesia dalam Dewan Perdamaian AS-Israel: Langgar Prinsip Bebas Aktif?

Piagam Dewan Perdamaian dinilai tidak melibatkan warga Gaza dan Palestina secara memadai. Fokus justru pada proyek pembangunan fisik "New Gaza" yang digagas Jared Kushner, tanpa jaminan jelas bahwa hasilnya sepenuhnya untuk rakyat Palestina. Kemerdekaan Palestina menjadi tahap akhir, sementara kehadiran kolonial Israel diperpanjang melalui two-state solution versi dewan ini.

Target utama gencatan senjata justru pelucutan dan pelumpuhan Hamas, bukan mengatasi akar masalah yaitu pendudukan Israel. Dalam dewan ini, Israel sebagai kuasa penjajah justru mendapat posisi, sementara Palestina tetap menjadi pihak kelas dua.

Dilema dan Tanggung Jawab Indonesia

Keikutsertaan Indonesia dalam dewan ini dianggap membatasi ruang gerak politik luar negeri. Akan sulit bagi Indonesia untuk mendorong investigasi independen di ICJ/ICC terhadap kejahatan perang Israel, mengingat posisinya dalam dewan yang didominasi AS.

Langkah mendesak yang diusulkan adalah memanfaatkan akses untuk mendesak peningkatan status Palestina di PBB dari permanent observer menjadi anggota penuh. Ini dianggap lebih kongkrit dan sejalan dengan perjuangan diplomasi Indonesia selama ini.

Kesimpulan: Antara Komitmen dan Realita

Aliansi atau persekongkolan militer dan politik dengan AS dan Israel, meski dibungkus dalam tujuan perdamaian, berpotensi melanggar amanat konstitusi dan menjerumuskan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia dihadapkan pada pilihan sulit: tetap dalam dewan dengan pengaruh terbatas atau keluar untuk menjaga konsistensi prinsip dan sejarah perjuangan bangsa untuk kemerdekaan semua bangsa.

Pertanyaan besar tetap mengemuka: dapatkah Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini benar-benar menjadi pembela kemerdekaan Palestina, atau justru menjadi bagian dari penghalang baru bagi perjuangan tersebut?