GMNI Pertanyakan Transparansi Impor Pick Up Mahindra Usai Ribuan Unit Tiba di Priok

PARADAPOS.COM - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mendesak kejelasan dan transparansi penuh atas rencana impor massal 105.000 unit mobil pick up oleh PT Agrinas. Desakan ini muncul menyusul temuan di lapangan yang menunjukkan ribuan unit kendaraan bermerek Mahindra asal India telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, bertolak belakang dengan narasi penundaan impor yang sebelumnya disampaikan oleh pejabat DPR RI.

Anomali Informasi antara Pernyataan dan Fakta di Lapangan

Ketua Bidang Geopolitik DPP GMNI, Andreas H. Silalahi, menyoroti perbedaan mencolok antara fakta di pelabuhan dan pernyataan resmi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dasco diketahui pada 24 Februari 2025 meminta PT Agrinas untuk menunda impor kendaraan tersebut. Namun, hanya beberapa jam setelah pernyataan itu, atau bahkan mungkin sebelumnya, kapal pengangkut sudah bersandar dan ribuan unit pick up memenuhi area pelabuhan.

Keadaan ini, menurut Andreas, menciptakan anomali informasi yang meresahkan. Narasi penundaan yang disampaikan ke publik terasa kehilangan makna ketika barang dalam volume signifikan ternyata sudah berada di dalam wilayah pabean Indonesia.

“Kami meminta kejelasan, mana informasi yang benar? Jangan sampai publik diberi narasi penundaan sebagai formalitas, sementara di lapangan terjadi fait accompli, di mana barang sudah masuk lebih dulu,” tegas Andreas, Selasa (24/2/2025).

Desakan untuk Keterbukaan dan Kejelasan Status Hukum

Lebih dari sekadar mempertanyakan kontradiksi informasi, GMNI menekankan hak publik untuk mengetahui status hukum dan perizinan atas ribuan unit yang telah mendarat tersebut. Andreas mempertanyakan mekanisme pengawasan jika instruksi penundaan ternyata tidak mampu mencegah aktivitas bongkar muat dalam skala besar.

Pertanyaan ini menyentuh aspek fundamental tata kelola dan kredibilitas pengawasan impor. Dalam pandangan organisasi mahasiswa ini, transparansi bukan hanya tentang pemberitahuan, tetapi juga tentang konsistensi antara kebijakan yang diumumkan dan eksekusi di lapangan.

“Ini menyangkut kredibilitas pengawasan instansi terkait dan transparansi tata kelola impor kita. Kejelasan informasi adalah bagian dari keterbukaan kepada publik,” ungkapnya.

Mendesak Klarifikasi Resmi untuk Hindari Simpang Siur

Menyikapi temuan ini, DPP GMNI secara resmi mendesak DPR RI dan PT Agrinas untuk segera memberikan klarifikasi terbuka dan komprehensif. Penjelasan yang rinci dinilai penting untuk menghentikan simpang siur informasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

Di balik desakan ini, terdapat keprihatinan yang lebih mendalam mengenai menjaga kepercayaan publik terhadap proses regulasi dan tata niaga impor nasional. Andreas menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi untuk memastikan prosedur yang lebih jelas dan akuntabel di masa depan, sehingga kebijakan yang disuarakan benar-benar memiliki daya laku di lapangan.