Menteri Keuangan Akui Anggaran Rp1,05 Triliun untuk Motor Listrik BGN Lolos Akibat Celah Software

PARADAPOS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya kebocoran dalam sistem penganggaran negara yang memungkinkan anggaran Rp1,05 triliun untuk pengadaan 25.000 unit motor listrik impor bagi Badan Gizi Nasional (BGN) tetap berjalan meskipun telah ditolaknya sejak tahun lalu. Pernyataan ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap transparansi belanja negara, khususnya untuk program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Purbaya menyebut kejadian ini sebagai bentuk "kecolongan" yang disebabkan oleh celah pada perangkat lunak milik Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pengakuan di Balik Layar Sistem Anggaran

Suasana di ruang kerja Menteri Keuangan tampak tegang ketika Purbaya mengungkapkan kekesalannya. Ia mengaku sudah menolak rencana pembelian motor listrik untuk BGN sejak tahun lalu. Namun, entah bagaimana, pos anggaran tersebut tetap lolos dan muncul dalam sistem. "Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin tuh. Kamu kebobolan kan? Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak," ujarnya dengan nada kesal.

Menurut Purbaya, persoalan ini bukan sekadar soal angka, melainkan menyangkut keandalan sistem pengawasan keuangan negara. Ia meminta agar pembaruan perangkat lunak dilakukan secara lebih ketat. "Pak Dirjen Anggaran akan lihat apakah belanjanya ada yang aneh-aneh apa enggak ya dengan software yang lebih baik lagi. Dulu kan Anda yang bikin software-nya kan, kok bisa bobol kita? Jadi yang bikin software SPPG itu dia, makanya saya dibobol sama dia. Tapi sekarang kita perbaiki," lanjutnya.

Klarifikasi dari Badan Gizi Nasional

Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan penjelasan yang sedikit berbeda. Ia menegaskan bahwa pengadaan motor listrik memang sudah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025 sejak awal. Kendaraan roda dua itu, jelasnya, diperuntukkan bagi operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan. "Pengadaan motor tersebut memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dalam keterangannya.

Dadan bahkan mengungkapkan bahwa realisasi pengadaan sudah berjalan secara bertahap sejak Desember 2025. Dari total 25.000 unit yang direncanakan, lebih dari 21.000 unit motor listrik telah didistribusikan. Angka ini menunjukkan bahwa proyek tersebut sudah berada di jalur yang cukup matang, meskipun menuai kontroversi di publik.

Sorotan Publik dan Harapan ke Depan

Polemik ini langsung menyita perhatian berbagai kalangan. Bukan hanya karena nilainya yang fantastis—Rp1,05 triliun—tetapi juga karena berkaitan erat dengan program Makan Bergizi Gratis yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah. Masyarakat pun bertanya-tanya: bagaimana bisa anggaran sebesar itu lolos tanpa pengawasan yang ketat?

Isu ini bukan semata-mata soal motor listrik atau perangkat lunak yang bobol. Lebih dari itu, ada harapan besar dari publik agar setiap rupiah uang negara dikelola dengan hati-hati, tepat sasaran, dan tidak menyisakan tanda tanya. Kini, semua mata tertuju pada langkah perbaikan sistem pengawasan anggaran yang dijanjikan Purbaya. Akankah kejadian serupa benar-benar tidak terulang lagi? Waktu yang akan menjawab.