Ia melanjutkan, sekarang juga sudah ada program redistribusi tanah, seperti SK HGU dan lain-lain, disimpan di bank tanah untuk kemudian nanti diredistribusikan ulang untuk para penguasaha lokal; petani lokal; dan lainnya.
Menurut Gibran, saat ini juga ada program _one map policy_ yang sangat berguna untuk mengurangi konflik-konflik sengketa tanah, mafia tanah dan lainnya. Karena _data base_ sudah digital, batas-batas tanahnya sudah dicatat semua di situ. Hal itu akan sangat mengurangi para mafia tanah.
"Sekali lagi reforma agraria akan kita lanjutkan, dan kita kuatkan. Kemarin saya di Solo sempat mendapatkan predikat kota lengkap dari BPN. Garis-garis batas, tanah-tanah wilayah sudah _ter-capture_ semua sehingga nanti mengurangi konflik tanah dan mafia tanah. Kuncinya di sini adalah digitalisasi, _one map policy_, ini sangat penting sekali bagaimana kita dapat menyelesaikan konflik agraria ke depan," jelas Gibran.
***
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: portalrepublik.com
Artikel Terkait
Sarkem Jogja: Dari Pasar Bunga hingga Kawasan Legendaris yang Tak Pernah Tidur
PNS dan Anak Tembak Mati Tetangga di Muba, Kronologi Pembunuhan Sadis yang Gegerkan Warga
Busa Hitam Berbau Asam Subang Diduga Limbah Pabrik, Warga Panik!
Evakuasi Dramatis Pria Obesitas di Sungai Surabaya, Terseret Arus Usai Kecelakaan Motor