Efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga dimaksudkan untuk menambal program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Apalagi keadaan ekonomi nasional diduga sedang tidak baik-baik saja dengan saat ini.
"Tapi yang jadi masalah, kita harus jujur juga bahwa negara kita sedang kekurangan uang itu pasti. Sehingga mau tidak mau untuk dapatkan porsi uang yang cukup diambilah uang-uang yang semula diposkan di masing-masing kementerian lembaga dan sebagainya," kata pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dalam diskusi daring bertema 'Esensi Efisiensi Anggaran', Sabtu, 15 Februari 2025.
"Ini pemotongan sudah bahasanya pemotongan bukan efisiensi, sehingga hasil pemotongan adalah untuk tambal sulam di tempat lain yang memang sedang diperlukan," sambungnya.
Di sisi lain, Dedi tidak menjamin bahwa efisiensi anggaran mampu meningkatkan kinerja pemerintahan.
Itu sebabnya, Dedi menyarankan agar efisiensi bukan hanya fokus ke anggaran tapi kegiatan dan tata kelola keuangan yang ringkas
"Kalau mau kasih contoh yang diefisiensikan bukan uangnya, tapi yang diefisiensikan aktivitasnya, tata kelolanya yang seharusnya lebih efektif, lebih ringkas," pungkas Dedi.
Sumber: rmol
Foto: Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/RMOL
Artikel Terkait
Ribuan Warga Sambut Histeris Gubernur Dedi Mulyadi di Kirab Milangkala Tatar Sunda Bogor
UGM Digugat ke PTUN, Kelompok Bonjowi Pertanyakan Motif Kampus Lindungi Jokowi
Menteri Keuangan Akui Anggaran Rp1,05 Triliun untuk Motor Listrik BGN Lolos Akibat Celah Software
Dekorasi Event Jadi Kunci Sukses Acara, Decoration.id Hadirkan Solusi Profesional untuk Korporat hingga Pameran