Efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga dimaksudkan untuk menambal program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Apalagi keadaan ekonomi nasional diduga sedang tidak baik-baik saja dengan saat ini.
"Tapi yang jadi masalah, kita harus jujur juga bahwa negara kita sedang kekurangan uang itu pasti. Sehingga mau tidak mau untuk dapatkan porsi uang yang cukup diambilah uang-uang yang semula diposkan di masing-masing kementerian lembaga dan sebagainya," kata pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dalam diskusi daring bertema 'Esensi Efisiensi Anggaran', Sabtu, 15 Februari 2025.
"Ini pemotongan sudah bahasanya pemotongan bukan efisiensi, sehingga hasil pemotongan adalah untuk tambal sulam di tempat lain yang memang sedang diperlukan," sambungnya.
Di sisi lain, Dedi tidak menjamin bahwa efisiensi anggaran mampu meningkatkan kinerja pemerintahan.
Itu sebabnya, Dedi menyarankan agar efisiensi bukan hanya fokus ke anggaran tapi kegiatan dan tata kelola keuangan yang ringkas
"Kalau mau kasih contoh yang diefisiensikan bukan uangnya, tapi yang diefisiensikan aktivitasnya, tata kelolanya yang seharusnya lebih efektif, lebih ringkas," pungkas Dedi.
Sumber: rmol
Foto: Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/RMOL
Artikel Terkait
APPBI Buka Suara soal Pagar Besi di Mal: Bukan Antisipasi Kerusuhan, Melainkan Atur Arus Pengunjung
Pemerintah Resmi Naikkan Tunjangan Kinerja TNI, Tertinggi Rp 48,6 Juta untuk KSAD/KSAL/KSAU
Pembangunan Gardu Induk Nalumsari 150 kV di Jepara Dukung Pasokan Listrik, Sempat Terhambat Penolakan Oknum Anggota DPR
Spotify Perbarui Fitur Release Radar dengan Algoritma Lebih Akurat dan Opsi Kustomisasi