Pemerintah diminta untuk bisa menjawab berbagai prasangka tersebut untuk memeroleh kepercayaan publik.
Karena hal tersebut juga bisa jadi memengaruhi persepsi investor terhadap Danantara.
Menurutnya, bila alasan keterlibatan Tony Blair tidak kunjung dijelaskan, justru menimbulkan persepsi publik bahwa ada konflik kepentingan dalam pemberian jabatan tersebut.
"Kita juga harus melihat bahwa apakah ada kecenderungan intervensi yang dilakukan. Ya ini kita tidak inginkan intervensi terhadap proyek-proyek yang dipilih oleh Danantara," ucapnya.
Menurut Andry, Danantara perlu memerhatikan dua hal dalam memilih proyek.
Yakni, proyek tersebut memiliki national interest, artinya ada kepentingan untuk kemajuan Indonesia.
Kedua, harus memberikan return yang cukup kompetitif, atau return on investment yang cukup.
Dia berpandangan, Tony Blair sebagai warga asing nampak tidak punya kepentingan atau rasa tanggung jawab atas faktor national interest tersebut.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Wajib Pajak Gowa Syok Dapat Surat Paksa Rp26,5 Juta, Protes Aturan Standar Ganda
Demo Buruh 15 Januari 2026: Tuntutan UMP DKI Rp5,89 Juta hingga UU Ketenagakerjaan Baru
Sidang Ijazah Jokowi di PN Solo: Oegroseno Bongkar Kejanggalan Prosedur dan Perbedaan Dokumen
Habib Rizieq Kritik Pandji Pragiwaksono: Jangan Lecehkan Salat di Stand-up Netflix