Tahun Ular Kayu Musimnya PHK Massal, Apa Kabar Asta Cita Prabowo-Gibran?

"Salah satu isu fundamental yang harus kita hadapi bersama adalah gejala deindustrialisasi dini, yang ditandai dengan terus menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, dari 29 persen pada tahun 2001 menjadi hanya 19 persen pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa sektor industri, khususnya padat karya, membutuhkan kebijakan yang lebih mendukung agar tetap mampu bersaing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Shinta juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi industri padat karya yakni masih berkutat pada struktur biaya operasional yang tinggi.

Tingginya biaya tersebut mencakup logistik, kenaikan biaya produksi, kenaikan UMP yang cukup signifikan, serta tekanan dari kompetitor di negara lain yang memiliki biaya tenaga kerja lebih rendah, juga pergantian regulasi ketenagakerjaan yang terlalu sering yang menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada minat investasi.

Menanti Tuah Prabowo Selamatkan Sritex dan Ribuan Buruhnya

Presiden Prabowo sendiri sudah memanggil sejumlah pembantunya seperti menteri perindustrian, menteri ketenagakerjaan, menteri keuangan, dan menteri BUMN untuk segera mengambil langkah strategis menyelamatkan Sritex dan para buruhnya.

Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga sudah bertemu dengan perwakilan tim Kurator PT Sritex, Nurma Sadikin di Istana Kepresidenan pada Senin (3/3/2025) untuk membahas soal nasib perusahaan dan pekerjanya.

Dari pertemuan tersebut, pemerintah dan kurator PT Sritex membahas beberapa opsi penyelamatan nasib ribuan buruh.

Langkah cepat Prabowo ini dilakukan karena selama kampanye Pilpres 2024 kemarin, dirinya sangat gencar menjanjikan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Hal itu bahkan tertuang dalam Program lima tahun pemeritahan Prabowo yang dinamai Asta Cita.

"Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur," bunyi Asta Cita poin ke-3 Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Komisi X DPR terus mendorong agar pemerintah bisa mengambil kebijakan penyelamatan khususnya kepada ribuan buruh Sritex. DPR sendiri pada Senin 11 Maret 2025 akan memanggil sejumlah pihak seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak BPJS.

“Kami akan fokus untuk memastikan bahwa hak-hak para pekerja yang terdampak PHK dari PT Sritex benar-benar dipenuhi sebagaimana mestinya. Hal ini mencakup pesangon, jaminan sosial tenaga kerja, hingga akses layanan kesehatan yang menjadi hak pekerja dan keluarganya,” kata Anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfi.

Dia mengakui keputusan PHK ini akan berdampak besar bagi ribuan pekerja dan keluarganya, sehingga Komisi IX DPR berkomitmen untuk memastikan tidak ada hak yang terabaikan dalam proses ini.

Selain itu, DPR juga berencana akan memanggil pihak kurator PT Sritex untuk membahas opsi-opsi masa depan perusahan tekstil tersebut. Pasalnya pemerintah sudah membahas soal upaya-upaya penyelamatan yang akan dilakukan kepada PT Sritex.

“Saat ini kami masih mengatur jadwal yang tepat (mengundang kurator) untuk mendalami lebih lanjut mengenai proses hukum dan likuidasi aset perusahaan,” katanya.

Sumber: Inilah