Perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali memanas di tahun 2025. Isu kontroversial ini memunculkan sikap berseberangan antara partai politik dan lembaga tinggi negara.
Penolakan Keras dari PDIP
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menyuarakan penolakan yang sangat keras terhadap usulan ini. Dalam pernyataannya yang tegas, Ribka mempertanyakan dasar kelayakan Soeharto untuk menerima gelar tersebut.
"Menolak keras! Lah aneh aja ya. Apa hebatnya Soeharto? Siapa mau dikasih gelar pahlawan?," tanyanya. Ia lebih lanjut mengungkit catatan kelam rezim Orde Baru dengan menyatakan, "Memenjarakan tanpa pengadilan. Memecat tanpa salah," sebagai alasan penolakannya.
Dukungan dari Ketua MPR RI
Di sisi lain, sikap kontras datang dari pimpinan MPR RI. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, berpendapat bahwa status Soeharto secara kelembagaan telah dinyatakan bersih melalui Ketetapan MPR di masa lalu.
Artikel Terkait
Ijazah Asli Jokowi Sempat Diperlihatkan, Ini Reaksi Mengejutkan dari Relawan PROJO
Purbaya Ditegas untuk Reshuffle, Pengamat Intelijen: Ini Langkah Strategis!
Roy Suryo Bongkar Kejanggalan Ijazah Jokowi dari KPU: Tanda Tangan Misterius Ditutupi!
Oknum Pajak Peras Wajib Pajak Rp 10 Juta, Menkeu Sri Mulyani Geram!