Bukan Alat Aguan Untuk Menumpuk Kekayaan: Jauhkan TNI Polri Dari Oligarki!

Kedekatan Pengusaha dengan pejabat Polri bisa membuat instusi Polri melayani kepentingan pejabat tersebut, meskipun Polri dibiayai oleh APBN. 

Pengusaha yang memberi sedikit bantuan pada institusi Polri, mendapatkan manfaat yang banyak untuk melindungi bisnis dan kepentingannya yang melanggar hukum, meskipun pengusaha tersebut tidak pernah menggaji anggota Polri.

Karena itu, untuk menghindari konflik kepentingan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, pejabat TNI Polri harus menjaga jarak dengan pengusaha. Bukan tidak boleh berinteraksi, tetapi membatasi interaksi pada kegiatan yang hanya terkait dengan peran fungsinya saja. 

Agar setiap jabatan (bintang) diperoleh secara terang, karena kapasitas dan pengabdian, bukan karena isitas (duit) dan bekingan pengusaha.

Kedua, Negara melarang setiap bantuan apapun dari pengusaha untuk kepentingan institusi TNI Polri. Karena setiap bantuan, pasti mengandung kepentingan bisnis bagi si pengusaha.

Institusi Negara hanya dibiayai dari uang negara (APBN), sehingga akan setia dan hanya bekerja pada Negara.

Ketiga, para pengusaha juga tidak boleh mendekati pejabat dan memanfaatkan TNI Polri, untuk memuluskan bisnisnya. 

Karena bisnis seperti ini, hakekatnya hanya bisnis memanfaatkan kekuasaan (korupsi), bukan bisnis yang lahir dari profesionalisme.

Keempat, rakyat harus mengontrol institusi TNI Polri. Jangan diberi kebanggaan kepada pengusaha yang mampu mengendalikan pejabat TNI Polri. 

Sebaliknya, permalukan pejabat dan pengusaha yang memanfaatkan instusi TNI Polri bukan untuk kepentingan Negara.

Penulis kira, empat hal diatas bisa menjadi sarana proteksi bagi institusi TNI Polri dari kooptasi pengusaha. 

Dengan tak memanfaatkan pejabat TNI Polri, pengusaha juga akan berbisnis jujur dan profesional. ***