Penghapusan Dwifungsi ABRI Dibayar Mahal oleh Gusdur, Alissa Wahid: Jangan Sampai Terulang!

Gusdur pun harus merelakan jabatan Presidennya karena kekeuh menghapus Dwifungsi ABRI.

Namun Gusdur tidak gentar dengan berbagai tekanan yang dia hadapi untuk menghapus Dwifungsi ABRI.

Karena kata Alissa, Gusdur meyakini jika kekuasaan tertinggi sebuah negara demokrasi itu ada pada hukum dan sipil, bukan militer.

"Dan ketika supremasi sipil ini tidak terjadi, maka demokrasi tidak akan bisa berjalan," kata Aliss di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa, 18 Maret 2025.

Menurut Alissa, revisi UU TNI yang sekarang sedang berjalan berpotensi mengembalikan masa kelam Dwifungsi ABRI.

Di mana TNI tidak lagi menjadi alat pertahanan negara, tetapi untuk menghadapi rakyat.

"Walaupun namanya bukan Dwifungsi ABRI, tapi kalau esensinya membawa senjata ke ruang sipil itu sama saja. Dan inilah yang ingin kita ingatkan. Jangan sampai kita kembali justru mengulang kesalahan yang sama," katanya.

Alissa mengatakan, menurut Gusdur jika ada anggapan tanpa militer tata kelola pemerintahan tidak berjalan baik itu salah kaprah.

Justru dengan militer menduduki jabatan sipil, rakyat rentan berhadapan dengan moncong senjata.

"Saya yakin kalau yang ada di sini saya rasa mengalami masa-masa itu ketika demo harus berhadapan dengan moncong senjata, ketika ada tim mawar, ketika ada tragedi santa cruz, ketika ada kejadian demi kejadian di Irian Jaya, namanya masih Irian Jaya, dan kejadian di Talang Sari, dan lain-lain," ujar Alissa.

Hal-hal ini lanjut Alissa harusnya membuat masyarakat memahami bahwa militer tidak boleh masuk ke ranah sipil.

"Dwifungsi itu tidak boleh masuk ke ruang sipil karena bersenjatanya itu. Dan inilah yang ingin kita ingatkan. Jangan sampai kita kembali justru mengulang kesalahan yang sama," pungkasnya.