"Kalau sedikit panik adalah. Walau cuma diambil salinan KK tapi ini bagi kami indikasi (intimidasi)," tuturnya.
Kata UII
Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum UII, Rizky Ramadhan Baried, membenarkan para mahasiswa ini mengadukan peristiwa yang dialami pada 18 Mei lalu.
"Yang menjadi sorotan kami adalah soal bagaimana bisa identitas pribadi mahasiswa itu bisa jatuh ke tangan orang-orang yang kita sebut orang tidak dikenal," kata Rizky.
"Yang kedua kemudian melakukan tindakan-tindakan meskipun secara yuridis ya unsur tindak pidananya itu mungkin belum memenuhi tetapi dalam iklim negara demokrasi di mana judicial review itu adalah sesuatu yang dilindungi oleh Undang-Undang dan itu konstitusional, ini mengapa ada reaksi yang demikian," jelasnya.
Terkait hal ini, internal FH UII telah menggelar rapat. Intinya, segala permasalahan hukum para mahasiswa ini akan diserahkan kepada LKBH UII sebagai penasihat hukumnya.
Selain itu, secara internal juga telah dibahas soal safe house atau rumah aman bagi para mahasiswa.
"Maka nanti segala sesuatunya berkaitan dengan penanganan itu maka akan dijawab dan juga akan dikorespondensi satu pintu melalui LKBH UII," katanya.
Dandim Mojokerto Beri Penjelasan
Dandim Kabupaten Mojokerto, Letkol Inf Rully Noriza, memberi penjelasan terkait pengambilan data milik Arung. Ia membantah jika pendataan itu bentuk dari intimidasi.
"Ini bahasanya ada intimidasi Babinsa artinya informasi itu tidak benar," kata Rully dalam keterangannya, Minggu (25/5).
Ia menjelaskan yang dilakukan Babinsa ialah pendataan terkait Geo Demo Konsos (geografi, demografi dan kondisi sosial). Ini kata Rully, merupakan kegiatan rutin.
"Jadi itu terkait dengan pendataan Geo Demo Konsos itu kita rutin tiap triwulan itu. Kita update teruslah tiap-tiap wilayah. Kita pasti mintanya ke desa, ke kecamatan. Babinsa kami datang ke staf desa, ke staf kecamatan, ke instansi terkait," ujarnya.
Pendataan kerap dilakukan juga karena ada program gizi gratis yang saat ini berjalan. Lulusan sarjana bisa mendaftar untuk menjadi bagian dari program itu.
"Apalagi sekarang kita ini tiap triwulan itu terkait program gizi gratis. Kita diperintahkan untuk mendata para mahasiswa yang sedang kuliah maupun yang sudah lulus sarjana itu nanti akan direkrut menjadi tenaga SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia," tuturnya.
"Intinya itu dia akan menjadi kepala-kepala SPPG di tiap-tiap kabupaten/kecamatan yang akan dibangun dapur, apa pun itu lulusan sarjananya," tambahnya.
Rully menjelaskan, perekrutan itu dalam bentuk penawaran untuk ikut seleksi.
Menurutnya sudah banyak yang direkrut untuk program tersebut.
"Alhamdulillah tri wulan kemarin sudah banyak yang dari Mojokerto yang lulus akhirnya dapat pekerjaan. Jadi memang rutin lah kalau permintaan data-data di wilayah kita rutin," tuturnya.
Selain untuk program gizi gratis, Rully menerangkan pendataan juga dilakukan kepada warga yang duduk di bangku kelas 3 SMA.
Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi terkait rekrutmen anggota TNI.
"Karena alokasi buat tentara lagi banyak ini untuk tentara saat ini. Jangan sampai ada oknum memanfaatkan situasi untuk melakukan penipuan, bayar masuk TNI. Suruh sosialisasi juga," ujarnya.
Sumber: Kumparan
Artikel Terkait
Budi Arie Setiadi Dituding Khianati Jokowi, Disegara Masuk Bui Terkait Kasus Judi Online
3 Jalur Alternatif Jakarta - Gombong Paling Cepat & Efektif Hindari Macet
Fakta Masjid Jokowi di Abu Dhabi: Dibangun UEA sebagai Tanda Persahabatan, Bukan Uang Pajak
Presiden Prabowo Perintahkan Pembangunan Kereta Api Trans-Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi