Dua Budi di Kabinet Merah Putih: 'Siapa Yang Akan Terjungkal?
Oleh: Rokhmat Widodo
Pengamat Politik
Kehadiran dua tokoh bernama “Budi” di dalam kabinet—Budi Arie Setiadi dan Budi Gunawan—tiba-tiba menjadi titik panas dalam narasi politik nasional pasca mencuatnya kasus judi online (judol) yang menyeret sejumlah nama penting.
Drama ini bukan sekadar polemik nama dalam dakwaan, tetapi juga menjadi titik refleksi atas pertarungan kuasa, loyalitas politik, serta pergeseran peta kekuasaan menjelang konsolidasi pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Nama Budi Arie muncul dalam surat dakwaan kasus judi online yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam dokumen tersebut, terdapat dugaan aliran dana judol yang melibatkan pegawai Kominfo pada masa Budi Arie menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan bahwa dakwaan didasarkan pada hasil penyidikan dan bukan pada asumsi.
Namun, dalam realitas politik Indonesia, kerap kali fakta hukum ditafsirkan dalam bingkai politik.
Dakwaan hukum menjadi komoditas politik ketika pelibatan nama tertentu bisa berdampak pada karier politik maupun jabatan publik.
Dalam kasus ini, isu menjadi kompleks ketika Budi Arie menuding balik keterlibatan tokoh kuat lain, yakni Kepala BIN Budi Gunawan dan bahkan PDIP, partai besar penguasa yang masih punya pengaruh kuat hingga saat ini.
Pertanyaan besarnya: benarkah dakwaan ini semata-mata proses hukum yang netral?
Ataukah ini adalah bagian dari tarikan politik menjelang pembentukan kabinet Prabowo-Gibran, di mana para pemain utama sedang diposisikan ulang?
Budi Arie bukan kader partai politik besar. Ia adalah Ketua Umum Projo (Pro Jokowi), organisasi relawan yang memiliki kekuatan simbolik selama dua periode kekuasaan Presiden Joko Widodo.
Naiknya Budi Arie ke posisi Menteri Koperasi dan UKM di sisa masa pemerintahan Jokowi adalah bentuk apresiasi terhadap loyalitas, bukan representasi kekuatan partai.
Namun di masa transisi ini, loyalitas terhadap Jokowi saja tampaknya tidak cukup untuk bertahan.
Saat Jokowi mulai merapat ke kubu Prabowo—dan bahkan disebut-sebut tengah menjaga dinasti politiknya lewat Gibran sebagai wapres terpilih—mereka yang “terlalu Jokowi” tetapi tidak menjadi bagian dari kesepakatan elite yang baru bisa saja tersingkir.
Dakwaan atas nama Budi Arie bisa jadi menjadi pintu masuk untuk menyingkirkannya secara politik, dengan tetap menjaga narasi “penegakan hukum.”
Pencopotan Budi Arie dan munculnya nama Budisatrio Djiwandono—keponakan Prabowo, politisi muda dari Partai Gerindra—disebut-sebut sebagai bagian dari kalkulasi kekuasaan menjelang penyusunan kabinet baru.
Budisatrio dikenal sebagai figur yang dekat dengan lingkaran inti Prabowo dan mewakili generasi politik baru yang lebih bisa dikendalikan secara loyalitas.
Artikel Terkait
Dukung Bareskrim! IPW Soroti Kerugian Negara Rp 1,08 Triliun dari Tambang Emas Ilegal di Lombok
Strategi Partai Perindo Dongkrak 130 Juta Warga Naik Kelas Ekonomi
Hary Tanoe: Partai Perindo Akan Jadi Partai Besar, Ini Kuncinya!
Menteri Agama Nasaruddin Umar: Keikhlasan Kunci Utama dalam Berpolitik