Kasus Ijazah Jokowi: Analisis 4 Tahap Penyelesaian dan Pandangan Hukum Mahfud MD

PARADAPOS.COM - Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, memberikan analisis terkait kasus tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, persoalan ini sebenarnya mudah namun menjadi rumit karena terjadi kawin silang antara masalah politik dan hukum.

4 Tahap Penyelesaian Kasus Ijazah Jokowi Menurut Adi Prayitno

Adi Prayitno membeberkan empat tahapan yang dapat membuat masalah ini tuntas:

1. Konfirmasi dari UGM: Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menyatakan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan. Namun, pernyataan ini dianggap belum cukup oleh sebagian pihak.
2. Penunjukkan Ijazah Asli oleh Jokowi: Secara normal, persoalan bisa selesai jika Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Namun, Presiden memilih untuk hanya menunjukkannya di pengadilan, menganggapnya sebagai dokumen pribadi.
3. Jalur Pengadilan: Saat ini kasus telah memiliki tersangka. Pembuktian akhir harus dilakukan di pengadilan dengan mengadu data dan fakta antara kedua belah pihak.
4. Amnesti atau Abolisi: Jika kegaduhan terus berlanjut, opsi terakhir adalah pemberian amnesti atau abolisi oleh Presiden untuk rekonsiliasi dan menghentikan kontroversi, meski publik dinilai lebih menginginkan adanya pihak yang menang dan kalah.

Adi menyebut peluang kemenangan kedua kubu saat ini adalah fifty-fifty.

Analisis Hukum Mahfud MD: Hanya Pengadilan yang Bisa Tetapkan Keaslian Ijazah

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan bahwa polemik tuduhan ijazah palsu Jokowi tidak dapat diselesaikan hanya melalui gelar perkara di kepolisian. Kepastian hukum hanya dapat ditentukan melalui proses persidangan.

Mahfud mengkritisi kesimpulan "identik" yang pernah dikeluarkan kepolisian, karena identik tidak berarti asli atau palsu. "Soal asli atau tidak, hanya hakim yang boleh memutuskan di pengadilan," tegasnya.

Dua Jalur Proporsional Menurut Mahfud MD

• Pemeriksaan oleh Jaksa: Jaksa Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas (P19) untuk dilengkapi atau menghentikan perkata jika bukti dianggap tidak cukup.
• Pembuktian di Pengadilan: Jika masuk pengadilan, hakim wajib memerintahkan pembuktian substantif, termasuk pemeriksaan forensik terhadap ijazah. "Hakim bisa meminta, mana ijazah aslinya. Tidak cukup hanya menyebut identik," ujarnya.

Mahfud juga menyoroti pentingnya pembuktian yang seimbang. Ia menegaskan bahwa jika seseorang dituduh memfitnah karena menyebut ijazah palsu, sementara pihak yang dituduh memiliki dokumen asli, maka dokumen tersebut perlu ditunjukkan.

Menurutnya, UGM tidak perlu diseret lebih jauh karena telah menyatakan Jokowi sebagai alumnus. Persoalan detail ijazah adalah urusan pengadilan. "Negara hukum harus berdiri di atas pembuktian, bukan asumsi. Biarkan pengadilan yang memutuskan," pungkas Mahfud.

Latar Belakang Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yang terbagi dalam dua klaster:

• Klaster 1: Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, M. Rizal Fadillah, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis. Dijerat dengan pasal pencemaran nama baik (KUHP dan UU ITE).
• Klaster 2: Roy Suryo, Rismon Sianipar (ahli digital forensik), Tifauziah Tyassuma (dr. Tifa). Dijerat dengan pasal serupa dengan tambahan pasal dari UU ITE.

Kasus ini bermula dari laporan organisasi Pemuda Patriot Nusantara pada April 2025. Sementara itu, gugatan perdata di Pengadilan Negeri Solo dan Jakarta Pusat telah dinyatakan gugur karena dianggap masuk ranah pidana atau Tata Usaha Negara.