Barter Politik dan Ijazah Palsu, Beathor Ungkap Peran Dani Iskandar di Balik Kemenangan Jokowi di Pilgub Jakarta 2012

Tuduhan serius kembali menyeruak dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap perjalanan politik Joko Widodo (Jokowi), khususnya saat Pilgub DKI Jakarta 2012. Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, mengungkap dugaan praktik barter politik antara penerbitan ijazah palsu dengan pemberian jabatan strategis di lingkungan BUMD DKI Jakarta.

Sosok sentral dalam cerita ini adalah Dani Iskandar, seorang aktivis DKI yang disebut sebagai pentolan utama dalam tim pemenangan Joko Widodo saat Pilgub DKI 2012. Bersama Widodo, yang digambarkan sebagai pemegang dana besar, mereka membuka markas pemenangan di Jalan Borobudur No. 22 Menteng. Dari lokasi inilah berbagai strategi dan kelengkapan kampanye, termasuk dokumen pribadi calon, dirancang dan disiapkan.

Beathor menyebut, Dani Iskandar bukanlah figur pinggiran. Ia terlibat langsung dalam puluhan rapat penting bersama Jokowi, bahkan dianggap mengetahui secara rinci keberadaan dokumen ijazah palsu yang disebut berasal dari Pasar Pramuka Salemba.

Namun, janji politik tidak ditepati. Setelah kemenangan Jokowi, posisi Direktur Utama Pasar Jaya yang dijanjikan kepada Dani Iskandar, justru diberikan kepada orang lain. Dani hanya ditawari jabatan komisaris — sebuah posisi yang dianggapnya penghinaan terhadap kontribusinya.

Dalam komunikasi via telepon, Prasetyo Edi Marsudi (Mas Pras), tokoh penting PDIP dan saat itu Ketua DPRD DKI Jakarta, dikabarkan marah besar saat Dani menolak jabatan komisaris tersebut. “Dia itu breksek!” ujar Pras, menurut pengakuan Beathor. Mas Pras juga mengklaim bahwa saat pendaftaran di KPU DKI tahun 2012, ia bersama Marihot Napitupulu dan M. Syarif (Gerindra) secara fisik melihat dokumen Jokowi dan Ahok, namun tidak mengetahui bahwa ijazah tersebut diduga palsu.

“Yang benar-benar tahu asal-usul ijazah itu hanya Dani dan Widodo,” kata Beathor kepada www.suaranasional.com, Rabu (18/6/2025).

Ia menambahkan bahwa pada 2014, dokumen tersebut dibawa oleh Widodo ke DPP PDIP sebagai syarat pencalonan presiden. Dokumen itu juga sempat dilihat oleh Andi Widjajanto, yang kemudian menjadi bagian dari lingkaran dalam Jokowi, namun ia pun tidak menyadari bahwa dokumen tersebut palsu.

“Tidak semua orang bisa mengenali keaslian dokumen, apalagi jika tidak ada niat untuk menyelidikinya,” tegas Beathor.

Isu ini semakin memperkuat dugaan publik mengenai transparansi dokumen kependudukan dan pendidikan tokoh-tokoh elite politik nasional. Jika benar, ini bisa menjadi skandal politik terbesar dalam sejarah kontemporer Indonesia.

Namun hingga kini, tidak ada klarifikasi resmi dari pihak Joko Widodo maupun DPP PDIP mengenai tudingan Beathor. Sementara itu, keberadaan Dani Iskandar pun seolah menghilang dari peredaran politik, diyakini karena kekecewaannya terhadap janji yang diingkari.

Sumber: suaranasional

Foto: Beathor Suryadi (Dok Pribadi)