Bahaya Penyakit Jokowi Bagi Masa Depan Generasi

Terkesan Jokowi “memaksa” agar orang yang kritis melakukan kajian ilmiah terhadap ijazahnya harus meminta maaf seperti yang disampaikan oleh pembelanya jika tidak lanjut ke pengadilan.

Sebenarnya tujuan utamanya adalah memenjarakan orang-orang kritis terhadap kepalsuan dirinya. 

Sementara dugaan “kebohongan/ kepalsuannya” ijazahnya akan dia tutup rapat-rapat, baik melalui polisi, jaksa dan hakim. 

Hal ini sudah pernah terjadi pada pengadilan Bambang Tri dan Gusnur di Solo, hakim langsung memvonis hukuman. 

Tanpa penyidik polisi, jaksa dan hakim memperlihatkan/ bukti ijazahnya dalam proses peradilan. Hal yang sama akan dilakukan pada Dr. Roy Suryo cs.

Berikut ini beberapa rangkuman kronologi klaim kontroversial dan dugaan kebohongan publik Jokowi selama masa kekuasaannya (dari Wali Kota hingga Presiden) sebagai bukti Jokowi diduga mengidap NPD.

Kasus Mobil Esemka (2009–2014), Jokowi mempromosikan mobil Esemka sebagai mobil nasional karya anak bangsa saat menjabat Wali Kota Solo. 

Ia bahkan menyatakan mobil itu akan diproduksi massal sudah 6000 pemesan pada hal kemampuan produksi sekitar 200.

Fakta nya Mobil Esemka tidak pernah diproduksi massal seperti digemborkan Jokowi. 

Belakangan diketahui mobil itu dari luar negeri (China). Hingga kini tidak ada permintaan maaf atau klarifikasi terbuka dari Jokowi.

Kebohongan tidak akan bagi-bagi Jabatan (2014–2019), Jokowi berkali-kali menyatakan tidak akan bagi-bagi kursi menteri atau jabatan kepada partai demi politik balas jasa. Faktanya Kabinet Jokowi diisi oleh banyak tokoh partai politik. 

Banyak jabatan Direktur/ Komisaris BUMN juga diberikan kepada relawan, loyalis, dan keluarga elite politiknya. 

Korupsi meraja lela, lingkungan dirusak, penjarahan tanah rakyat dimana-mana. Tidak pernah kata maaf keluar dari mulutnya.

Kebohongan 11 Ribu Triliun Dana di Luar Negeri (2016), Jokowi menyebut ada dana Rp11.000 triliun milik WNI di luar negeri, dan pemerintah akan menariknya masuk melalui program tax amnesty.

Faktanya tidak pernah dijelaskan asal-usul data angka tersebut. Hasil Tax Amnesty 2016 hanya membawa masuk sekitar Rp 147 triliun. 

Tidak ada penjelasan publik lebih lanjut dan tidak ada permintaan maaf Jokowi atau klarifikasi darinya selaku Presiden.

Kebohongan penanganan lingkungan dan janji tidak melemahkan KPK, menolak melemahkan KPK, mendukung reformasi agraria, dan perlindungan hutan adat. Faktanya Revisi UU KPK (2019) yang mengurangi independensi KPK diteken tanpa penolakan. 

Banyak aktivis lingkungan ditangkap saat membela ruang hidup seperti di Rempang dan Wadas. Tidak pernah ada permintaan maaf atas tindakan represif aparat.

Jokowi mengatakan tidak akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. 

Faktanya tindakan Jokowi melalui nepotisme mendorong pencalonan putranya Gibran Rakabuming sebagai Cawapres, serta dugaan dukungan kekuasaan melalui parcok dan kepala desa pada Pilpres, dinilai sebagai bentuk “cawe-cawe tingkat tinggi” Jokowi.

Terbaru tentang dosen pembimbing skripsi, Jokowi menyebut dosen pembimbing skripsinya bernama Kasmudjo (2017). 

Faktanya (2025) Kasmudjo membantah, dirinya bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik. 

Jokowi masih berkilah. Saat ini Dr. Rismon Sianipar telah melaporkan Jokowi melalukan penipuan publik melalui Polda DIY.

Sebenarnya banyak sekali kebohongan yang dilakukan Jokowi jika diuraikan dari rekam jejak politik dan komunikasi publik Jokowi.  

Pada artikel ini hanya sebagian kecil yang di jelaskan sebagai bukti fakta adanya penyakit Jokowi yang berdampak bahaya.

Seorang pemimpin seperti halnya Jokowi tidak pernah minta maaf, hal itu mencerminkan bukan hanya soal pribadi yang mengidap NPD tapi juga akan berdampak buruk bagi pendidikan budaya politik moral generasi  penerus.

Mengingat daya rusaknya kebohongan dan kepalsuan Jokowi. 

Publik harus tetap kritis melawan, mengajukan tuntutan politik dan hukum termasuk fokus menyuarakan dan mendukung perjuangan aktivis dan peneliti pemberani seperti Dr. Rismon. Dr. Roy Suryo, Dr, Tifa dan Rizal Fadillah/TPUA dkk. 

Untuk menjadikan Jokowi sebagai tersangka pemalsuan dan kebohongan publik. Tangkap dan Adili Jokowi! ***