'Bayangan Jokowi di Balik Kasus Nadiem Makarim'

Ketika Kejaksaan Agung resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, publik tidak hanya terperangah pada jatuhnya seorang mantan menteri muda yang pernah dielu-elukan sebagai ikon inovasi. 

Kasus ini sekaligus menyingkap bayangan yang lebih besar: kepemimpinan Presiden Joko Widodo sendiri. 

Sebab, tak ada kebijakan menteri yang berdiri sendiri tanpa arahan, restu, dan kendali dari kepala negara.

Jokowi dan Obsesi Digitalisasi

Program laptop untuk sekolah adalah bagian dari proyek besar digitalisasi pendidikan yang menjadi kebanggaan Jokowi. Sejak pandemi, ia menekankan perlunya transformasi teknologi dalam dunia pendidikan. 

Namun, di balik jargon itu, negara justru tergelincir pada praktik korupsi yang merugikan keuangan hingga hampir Rp2 triliun. 

Artinya, proyek yang seharusnya menjadi investasi masa depan justru berubah menjadi ladang perburuan rente.

Publik berhak bertanya: di mana peran presiden ketika kebijakan besar seperti ini dijalankan? 

Apakah Jokowi hanya sekadar melempar gagasan, lalu membiarkan pelaksanaannya diseret arus kepentingan bisnis dan politik? 

Ataukah ini bagian dari kultur birokrasi yang sengaja dipelihara dalam era pemerintahannya?

Kultur Nepotisme dan Lemahnya Pengawasan

Kasus Nadiem hanyalah satu potret dari pola lebih besar: lemahnya pengawasan dalam kabinet Jokowi. 

Sejak awal, Jokowi dikenal gemar memilih menteri bukan semata karena kapasitas teknokratis, melainkan karena kompromi politik dan kebutuhan pencitraan. 

Nadiem, dengan reputasi pendiri Gojek, dipilih bukan karena pengalaman di dunia pendidikan, melainkan karena mampu menjual narasi “anak muda, inovatif, progresif.”

Namun, di balik citra itu, tidak ada sistem kontrol yang ketat untuk memastikan anggaran triliunan rupiah benar-benar sampai ke tujuan. Jokowi seakan menutup mata terhadap kelemahan implementasi kebijakan.