Ekonom Ungkap Perbedaan Mendasar Prabowo dan Sri Mulyani Soal Ekonomi, Jadi Alasan Utama Pemecatan?

PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto hari ini akan melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. 

Tidak hanya Sri Mulyani, Prabowo juga melakukan reshuffle dengan mengganti beberapa menteri lainnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Paramadina dan juga Ekonom INDEF Ariyo Irhamna menilai, pergantian ini mencerminkan penyesuaian arah kebijakan ekonomi nasional, khususnya terkait penguatan peran negara dalam pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan inklusif.

Menurut Ariyo, sejak awal terdapat perbedaan ideologis yang cukup jelas antara Menteri Keuangan sebelumnya dengan Presiden. 

Sri Mulyani cenderung menekankan prinsip peran pemerintah yang minim dalam ekonomi, menyerahkan sebagian besar dinamika pada mekanisme pasar.

"Sementara Prabowo mendorong peran aktif dan optimal pemerintah melalui instrumen fiskal strategis, pembiayaan, dan penguatan BUMN. Pergantian ini menjadi langkah konsisten untuk memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat," ujar Ariyo, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (9/9/2025).

Selain itu, ia juga menilai, prioritas jangka dan pendek dari Menteri Keuangan harus fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi, sambil menjaga stabilitas fiskal dan sosial.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi, Ariyo menyarankan beberapa langkah fiskal dan kebijakan yang dapat segera diterapkan, antara lain pertama, meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 75-80 juta per tahun agar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah memiliki ruang konsumsi lebih luas.

Kedua, menurunkan tarif PPN menjadi 10%, dengan 1% ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP), sehingga daya beli rumah tangga tetap terjaga tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara.

Penurunan IHSG Hal Wajar

Di sisi lain, Ariyo juga menilai bahwa penurunan IHSG saat awal kabar reshuffle merupakan reaksi pasar yang wajar. 

Pasar membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan baru. 

Pengalaman sebelumnya, penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukanlah indikator fundamental negatif, melainkan respons awal terhadap ketidakpastian.

"Menteri Keuangan yang baru harus benar-benar menjaga disiplin fiskal, agar APBN tidak berubah menjadi ATM tanpa batas yang terus dicairkan untuk semua kebutuhan tanpa prioritas. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal harus diukur secara hati-hati, tepat sasaran, dan terencana, agar APBN tetap sehat sekaligus efektif mendukung pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Menurut Ariyo, kuncinya adalah kecepatan dan ketepatan implementasi kebijakan, serta perbaikan komunikasi dan profesionalisme birokrasi Kemenkeu. 

Kementerian Keuangan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, responsif terhadap pasar, dan mampu mengeksekusi program fiskal dan sosial secara efisien.

Sumber: Detik