Isu mengenai reshuffle kabinet di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.
Kabar ini menyebutkan sejumlah menteri akan diganti, termasuk Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dan Kepala PCO Hasan Nasbi.
Tidak hanya itu, muncul pula spekulasi mengenai masuknya Mahfud MD, yang sebelumnya merupakan calon wakil presiden yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo, ke dalam kabinet.
Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Istana terkait kebenaran isu-isu tersebut.
Riwayat Reshuffle dan Jabatan yang Masih Kosong
Sebelumnya, reshuffle kedua Kabinet Merah Putih telah terjadi pada Senin (8/9) lalu di Istana Negara, Jakarta. Pada saat itu, Presiden Prabowo mengganti lima posisi menteri, yaitu:
- Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
- Menteri Keuangan: Sri Mulyani
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
- Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
- Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
Pada pelantikan tersebut, Presiden hanya mengumumkan tiga menteri dan satu wakil menteri baru.
Posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) masih kosong.
Berikut adalah daftar menteri dan wakil menteri yang telah dilantik pada reshuffle sebelumnya:
- Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin
- Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
- Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf beserta Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak
Hingga saat ini, dua jabatan penting tersebut masih belum diisi, menambah spekulasi tentang kemungkinan adanya reshuffle lanjutan dalam waktu dekat.
Meutya Hafid sendiri dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) oleh Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024.
Pelantikan ini juga menandai perubahan nomenklatur kementerian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sebagai langkah untuk memperkuat upaya digitalisasi dan transformasi digital di Indonesia.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada isu-isu yang beredar di media sosial dan menunggu pengumuman resmi dari pihak Istana.
Sumber: suara
Foto: Pengamat politik Mahfud MD saat memberi keterangan kepada wartawan ditemui di UGM, Kamis (20/2/2025). [Hiskia/Suarajogja.id]
Artikel Terkait
IPPR Geruduk DPR, Tolak Wacana Reformasi Polri: Yang Dibutuhkan Penguatan, Bukan Perombakan
Menkeu Purbaya Pastikan Rp 200 Triliun Tetap Nongkrong di Bank
Koalisi RFP: Draf RUU KUHAP Justru Jadikan Polisi Super Power, Harus Dibatalkan
Massa IPPR Geruduk DPR, Tolak Wacana Reformasi Polri