Pakar telematika, Roy Suryo, mengaku semakin yakin dengan temuannya setelah menerima salinan ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari KPU DKI Jakarta pada Senin, 13 Oktober 2025. Roy menyatakan bahwa dokumen tersebut memperkuat penelitiannya yang menyimpulkan ijazah Jokowi adalah palsu.
"Ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan. Apa yang ada di berkas ini identik dengan yang sudah kami teliti dan kami berkesimpulan 99,9 persen ini adalah palsu," tegas Roy Suryo di kantor KPU DKI Jakarta.
Kejanggalan pada Ijazah Jokowi
Roy Suryo memaparkan bahwa salinan ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2012 sama dengan yang digunakan untuk pendaftaran calon presiden. Menurutnya, terdapat kejanggalan tipografi yang mencolok pada dokumen tersebut.
"Dari sisi dimensi, meskipun ini fotokopi, fotokopi tidak mengubah jarak dan struktur. Di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu agak ke atas dan huruf A-nya keluar dari logo," jelas Roy Suryo merinci temuan analisisnya.
Perbandingan dengan Ijazah Lain
Lebih lanjut, Roy Suryo mengungkapkan bahwa dokumen yang ditelitinya telah dibandingkan dengan tiga ijazah lain dari lulusan yang sama dengan Jokowi. Hasil perbandingan ini semakin menguatkan dugaan ketidakabsahan.
"Apakah masuk akal, ketika empat ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985, ternyata yang tiga sama dan yang satu berbeda?" tanya Roy Suryo retoris.
Upaya Penegakan Transparansi Informasi Publik
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi juga menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU DKI Jakarta. Bonatua menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menegakkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
"Artinya publik itu berkuasa di republik, tidak ada yang berhak menahan informasi publik," kata Bonatua Silalahi.
Artikel Terkait
Dokumen Bocor Ungkap Alokasi Dana Soros Rp28 Triliun untuk Program Demokrasi di Indonesia
Pengamat Pertanyakan Implikasi Restorative Justice Rismon Sianipar terhadap Kasus Ijazah Palsu
BGN Bekukan Dua Dapur Makan Bergizi Gratis di Ponorogo Diduga Manipulasi Anggaran
MK Beri Tenggat Dua Tahun untuk Revisi UU Tunjangan Pensiun Pejabat Negara