Ancaman Take Over China: Nasib Kereta Cepat Whoosh Bisa Sama Seperti Uganda
Aktivis dan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, memperingatkan bahwa Indonesia berisiko tinggi mengalami nasib serupa dengan Uganda karena ketergantungan pada utang China. Peringatan ini disampaikan dalam siniar Forum Keadilan Tv.
Ubedilah menyoroti pola yang terjadi di beberapa negara Afrika, seperti Uganda, Sri Lanka, Zimbabwe, dan Nigeria, yang menghadapi kenyataan pahit setelah berutang kepada China. Menurutnya, Indonesia sedang menapaki jalan yang sama, terutama akibat proyek Kereta Cepat Whoosh yang dibiayai pinjaman China.
Utang Membengkak dan KerugiAn Whoosh
Masalah utama yang diungkap adalah membengkaknya utang proyek. Kereta Cepat Whoosh disebut mengalami kerugian hingga sekitar Rp 4,1 triliun per tahun. Kondisi ini membuat perusahaan kesulitan, bahkan untuk membayar bunga utang, apalagi pokoknya.
Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai tidak sedang dalam keadaan prima, skema restrukturisasi utang dianggap akan sulit dikabulkan oleh China, mengingat Indonesia belum pernah melakukan angsuran.
Risiko Take Over Aset Strategis
Ubedilah mengkhawatirkan, jika restrukturisasi ditolak, China berpotensi mengambil alih (take over) pengelolaan Kereta Cepat Whoosh. Skenario ini disamakan dengan nasib Uganda yang nyaris kehilangan kendali atas Bandara Internasional Entebbe.
"Kalau kemudian restrukturisasi enggak bisa, kalau mentok, mungkin akan di-take over oleh [China]. Kereta Cepat Whoosh akan menjadi milik China selama-lamanya," tegasnya. Ia menegaskan hal ini sama dengan menjual kedaulatan Republik, karena transportasi umum merupakan jalur vital bagi negara.
Ancaman Jangka Panjang bagi Kedaulatan
Peringatan ini tidak berhenti pada kereta cepat. Ubedilah mengkhawatirkan efek domino, di mana bandara dan pelabuhan strategis berikutnya bisa saja dikuasai asing jika skema utang serupa terus berlanjut.
"Kalau semua wilayah strategis dikuasai oleh negara asing, kita seperti enggak punya kedaulatan!" ujarnya. Situasi ini dinilai sangat berbahaya, terutama jika negara berada dalam kondisi krisis atau perang.
Ubedilah mengaku sejak awal termasuk dalam kelompok yang kontra terhadap pembangunan proyek ini. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab kebijakan ini, termasuk peralihan mitra dari Jepang ke China, berada di pundak Presiden Joko Widodo.
Artikel Terkait
Fenomena Xysil Viral, Pakar Ingatkan Ancaman Phising dan Malware
Sidang Etik Ungkap Dugaan Setoran Rutin Bandar Narkoba ke Oknum Polisi Toraja Utara
Siprus Kian Jadi Primadona Broker Forex untuk Peroleh Lisensi Standar Uni Eropa
Ulama Soroti Akar Teologis dan Nubuat Akhir Zaman dalam Konflik Israel-Palestina