Ribuan Guru Madrasah Swasta NTB Nantikan Realisasi Status PPPK

PARADAPOS.COM - Ribuan guru madrasah swasta di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang selama puluhan tahun mengabdi dengan honor minim kini menantikan realisasi wacana pengangkatan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aspirasi ini, yang telah mengemuka dalam berbagai forum nasional, menjadi harapan untuk mengakhiri ketidakpastian kesejahteraan para pengajar yang menjadi tulang punggung pendidikan keagamaan di daerah tersebut.

Pilar Pendidikan di Tengah Keterbatasan

Di banyak sudut NTB, madrasah berdiri dengan bangunan sederhana, namun ruang kelasnya tak pernah sepi dari semangat belajar. Suara anak-anak membaca dan menulis tetap menggema, didorong oleh dedikasi para guru yang seringkali berstatus honorer atau swasta. Mereka mengabdi dengan keyakinan kuat, meski penghasilannya jauh dari kata layak dan masa depan kerap terasa tak pasti. Realitas ini bukan hanya cerita lokal, tetapi mencerminkan fenomena nasional di mana pendidikan keagamaan sangat bergantung pada tenaga pengajar non-ASN.

Peta Jumlah yang Mengungkap Ketimpangan

Skala ketergantungan ini terlihat nyata dalam angka. Hanya di Pulau Lombok, terdapat lebih dari dua ribu madrasah. Jika setiap lembaga memiliki sekitar 10 hingga 15 guru swasta, maka diperkirakan ada 25 hingga 35 ribu tenaga pengajar non-ASN yang aktif mengabdi. Mereka inilah yang sebenarnya menopang sistem, sementara hanya sekitar sepertiga dari total guru di bawah Kementerian Agama yang berstatus pegawai negeri. Ketimpangan antara beban kerja dan jaminan kesejahteraan inilah yang menciptakan urgensi untuk segera mencari solusi berkelanjutan.

Seorang guru madrasah swasta yang telah lama mengabdi mengungkapkan harapannya, "Bagi banyak guru madrasah, PPPK bukan sekadar status kepegawaian. Ia adalah simbol pengakuan negara atas pengabdian panjang yang selama ini berjalan di pinggir sistem pendidikan formal."

Perjalanan Panjang Menuju Pengakuan

Perjuangan untuk status yang lebih pasti ini bukanlah hal baru. Banyak dari guru-guru tersebut sebenarnya telah memenuhi kualifikasi profesional, bahkan telah tersertifikasi dan memperoleh penyetaraan jabatan. Namun, mereka tetap terperangkap dalam sistem yang tidak memberikan kepastian. Tanggung jawab mereka mengajar kurikulum nasional dan membentuk karakter siswa tidak berkurang, tetapi imbalan yang diterima seringkali tak sebanding, bahkan di bawah upah minimum regional.

Skema PPPK dihadirkan sebagai jawaban atas paradoks ini, menawarkan kepastian status dan kesejahteraan tanpa menambah beban kepegawaian tetap negara. Namun, jalan menuju realisasinya berliku, membutuhkan koordinasi rumit antar kementerian dan lembaga, dari Kementerian Agama, PAN-RB, BKN, hingga Kementerian Keuangan. Proses birokrasi yang panjang seringkali membuat harapan yang menguat di akar rumput tertahan di meja kebijakan.

Dampak yang Melampaui Status Kepegawaian

Jika terwujud, pengangkatan sebagai PPPK bukan sekadar penyelesaian masalah administratif. Langkah ini berpotensi mendongkrak kualitas pendidikan madrasah secara keseluruhan. Guru dengan kesejahteraan dan kepastian yang memadai dapat lebih fokus mengembangkan kompetensi dan inovasi mengajar. Secara simbolis, ini juga merupakan penguatan posisi madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, bukan sekadar pelengkap.

Agar implementasinya efektif, diperlukan langkah-langkah strategis seperti pemetaan kebutuhan yang akurat, mekanisme afirmasi bagi guru senior yang telah puluhan tahun mengabdi, serta program pembinaan berkelanjutan pasca-pengangkatan. Intinya, perubahan status harus diiringi dengan peningkatan kapasitas yang sistematis.

Investasi untuk Masa Depan

Pada akhirnya, perjuangan untuk kesejahteraan guru madrasah swasta adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Madrasah telah membentuk karakter dan ilmu jutaan anak Indonesia, dengan guru-gurunya sebagai ujung tombak. Memperjuangkan pengakuan yang layak bagi mereka sama dengan memperkuat fondasi pendidikan berbasis nilai dan moral. Pertanyaan kritisnya kini bukan lagi tentang kelayakan, melainkan tentang kecepatan dan komitmen untuk mewujudkannya, agar pengabdian yang tulus tak lagi harus berjalan dalam bayang-bayang ketidakpastian.