Harga tiket kereta cepat yang berkisar antara Rp250 ribu hingga Rp350 ribu dinilai jauh dari jangkauan masyarakat kebanyakan. Didi menegaskan bahwa bagi banyak warga, kecepatan 40 menit adalah kemewahan, sementara di daerah pelosok, infrastruktur dasar seperti jembatan dan jalan desa masih banyak yang rusak.
Masalah Efisiensi dan Rute
Secara teknis, proyek ini dinilai tidak efisien. Didi mengutip mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang menilai bahwa untuk jarak yang ditempuh, kereta cepat tidak akan sebanding antara biaya dan manfaatnya, terlebih dengan rute berhenti di Padalarang, bukan di pusat Kota Bandung.
Tuntutan Transparansi
Didi juga menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas publik. Masyarakat dinilai belum mendapatkan akses penuh terhadap isi kontrak dan struktur pembiayaan proyek strategis nasional ini.
Didi menutup dengan sindiran, "Kereta cepat boleh melaju 350 km/jam, tapi tanggung jawab moral Jokowi dan para pejabat terkait tidak boleh selambat ini."
Sumber: Kritik Keras Politikus Demokrat terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Artikel Terkait
SP3 Kasus Ijazah Eggi Sudjana: Restorative Justice atau Pengalihan Isu?
Bentrokan di Tambang Nikel IPIP Kolaka: Kronologi, Penyebab, dan Kondisi Terkini
Danantara Ambil Alih 28 Perusahaan di Sumatra, Termasuk Tambang Agincourt ke Perminas
Hotman Paris Bantu Kasus Es Gabus Suderajat: Perempuan Pemicu Viral Dicari Netizen