Kereta Cepat Whoosh Punya Utang Jumbo, Luhut: Tidak Ada Transportasi Publik yang Untung

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa tidak ada transportasi publik di dunia yang benar-benar menguntungkan secara finansial. Menurutnya, operasional transportasi publik di mana pun selalu memerlukan sokongan dari pemerintah dalam bentuk subsidi.

Pernyataan ini disampaikan Luhut sebagai respons atas isu utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang membengkak. Isu ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang tersebut.

“Ingat ya, tidak ada public transport itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur,” ujar Luhut kepada wartawan di Jakarta Selatan, Jumat, 17 Oktober.

Restrukturisasi Utang Whoosh Jadi Solusi

Luhut mengungkapkan bahwa permasalahan finansial Whoosh akan segera ditangani bersama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang bertugas mengelola BUMN. Dia menegaskan bahwa persoalan inti bukanlah permintaan dana APBN, melainkan kebutuhan akan restrukturisasi utang.

“Seperti kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” tegasnya.

Menunggu Keputusan Presiden untuk Negosiasi

Proses restrukturisasi utang Kereta Cepat Whoosh disebutkan sudah dibahas dengan pemerintah China. Namun, proses ini masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo Subianto agar tim negosiasi resmi dapat segera dibentuk dan beraksi.

Luhut menyatakan bahwa pergantian pemerintahan sempat menyebabkan pembentukan tim ini terlambat. “Sekarang perlu nunggu keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah,” katanya.