Luhut Pandjaitan Diminta Tak Atur Presiden Prabowo, Ini Kata Pengamat
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mendapat tegasan untuk tidak mengatur-atur Presiden terpilih Prabowo Subianto seperti kebiasaannya pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Permintaan ini disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi pernyataan Luhut yang meminta Presiden Prabowo untuk tidak mau diatur organisasi buruh mengenai kenaikan upah minimum provinsi (UMP).
"LBP ini mungkin dia insomnia ya, sudah lupa bahwa hari ini presidennya bukan Jokowi lagi, presidennya itu Prabowo," ujar Satyo seperti dikutip RMOL, Senin, 20 Oktober 2025.
Prabowo Dinilai Responsif Terhadap Kaum Buruh
Satyo menilai Prabowo merupakan pemimpin yang mau mendengar dan merasakan kebatinan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti buruh di level menengah ke bawah.
"Ini kondisi yang tidak pernah terjadi di era Jokowi. Di mana presiden sangat responsif dan akomodatif kepada khususnya kaum pekerja ya, bukan cuma buruh tapi semua kelas pekerja," jelasnya.
Artikel Terkait
AKBP Basuki Ajukan Banding Usai Dipecat Polri: Kronologi Kasus Kematian Dosen Untag
Bonjowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Usai Gugatan Ijazah Jokowi Ditolak KIP
Bupati Bireuen Bahas Lahan Sawit Saat Tinjau Banjir, Tuai Kritik Netizen
Kuburan Massal Agam 2025: Tragedi Galodo dan Duka 33 Korban di Kampung Tengah