Selama masa 90 hari tersebut, pemerintah sementara diwajibkan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan langsung guna memilih presiden baru, sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Palestina. Deklarasi juga mengatur kemungkinan perpanjangan masa jabatan sementara jika pemilu terhambat kondisi darurat, yang hanya dapat dilakukan satu kali periode tambahan melalui keputusan Dewan Pusat Palestina.
Pencabutan Aturan Lama dan Penegasan Prinsip
Kebijakan baru ini secara resmi mencabut Dekrit Konstitusi No 1 Tahun 2024 yang sebelumnya berlaku. Dekrit lama menetapkan bahwa Ketua Dewan Nasional Palestina-lah yang akan menggantikan posisi presiden. Deklarasi Abbas diklaim bertujuan untuk melindungi sistem politik, menjaga kedaulatan, memastikan keamanan, dan mengokohkan lembaga-lembaga konstitusi.
Abbas menegaskan bahwa deklarasi ini merupakan penegasan prinsip pemisahan kekuasaan dan komitmen untuk pengalihan kekuasaan secara damai melalui proses pemilu yang bebas dan adil.
Artikel Terkait
Bentrokan di Tambang Nikel IPIP Kolaka: Kronologi, Penyebab, dan Kondisi Terkini
Danantara Ambil Alih 28 Perusahaan di Sumatra, Termasuk Tambang Agincourt ke Perminas
Hotman Paris Bantu Kasus Es Gabus Suderajat: Perempuan Pemicu Viral Dicari Netizen
Insiden Paspampres vs Pers Inggris di London: Klarifikasi Resmi dan Kronologi Lengkap