Guru Madrasah Tuntut Afirmasi PPPK, Pemerintah Janji Sampaikan ke Presiden Prabowo

Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menerima perwakilan organisasi guru madrasah di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Kamis (30/10/2025). Pertemuan ini dilakukan setelah para guru menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan.

Tuntutan Afirmasi PPPK untuk Guru Madrasah

Dalam pertemuan tersebut, para guru madrasah menuntut afirmasi pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka menginginkan kesetaraan perlakuan dengan guru sekolah umum dalam hal pengangkatan PPPK.

Respon Pemerintah Terhadap Aspirasi Guru

Juri Ardiantoro menyatakan bahwa aspirasi guru madrasah akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menjelaskan bahwa Presiden sedang berada di Korea Selatan untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC.

"Pemerintah memahami keluhan para guru madrasah yang merasa belum mendapatkan perlakuan yang sama dengan guru sekolah umum," ujar Juri kepada media usai pertemuan.

Kompleksitas Masalah Pengangkatan PPPK

Menurut Wamensesneg, persoalan pengangkatan guru madrasah menjadi PPPK melibatkan banyak faktor kompleks. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi:

• Keterlibatan multiple kementerian dan lembaga (Kementerian Agama dan pemerintah daerah)
• Keterbatasan fiskal daerah
• Masalah kuota yang belum terserap maksimal
• Proses pengangkatan yang sama dengan tenaga profesi lainnya

Komitmen Presiden Prabowo terhadap Pendidikan

Juri menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk untuk madrasah. Beberapa program pendidikan yang telah diinisiasi Presiden antara lain Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

Suara Guru Madrasah

Muhammad Zein dari Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru menyampaikan tuntutan utama: "Kami ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun bisa diangkat sebagai PPPK."

Sementara Heri Purnama, Ketua Umum PB Punggawa Madrasah Nasional Indonesia, menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah terakhir setelah melalui berbagai jalur. "Kami punya satu komitmen, hari ini harus ada political will dari Pak Presiden untuk masa depan guru-guru madrasah," tegasnya.

Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal penyelesaian persoalan afirmasi PPPK bagi guru madrasah di Indonesia.