Satgas PKH Tertibkan Tambang Nikel Ilegal di Morowali Seluas 62,5 Hektare

Morowali, Sulawesi Tengah - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin didampingi oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan langsung ke lokasi penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH. Kegiatan ini berlangsung di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada Selasa, 4 November 2025.

Lahan yang ditertibkan seluas 62,5 hektare sebelumnya digunakan untuk aktivitas penambangan nikel ilegal. Kunjungan kerja ini menjadi bukti komitmen dan perhatian serius pemerintah pusat dalam upaya penegakan hukum dan pelestarian sumber daya alam Indonesia.

Pernyataan Resmi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Dalam keterangannya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk menertibkan seluruh pemanfaatan SDA.

"Negara harus hadir di dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita. Infrastruktur di kawasan ini harus dilengkapi dengan pranata aparat. Harus ada imigrasi, bea cukai, dan pejabat pengamanan kamtibmas untuk mencegah terulangnya hal-hal yang tidak diinginkan," tegasnya.

Mantan Pangdam Jaya ini juga menyoroti pentingnya pembedaan perlakuan antara aktivitas legal dan ilegal.

"Yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Sementara yang ilegal, negara akan menegakkan ketentuan yang berlaku. Kita tidak melihat latar belakang, kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan dan selamatkan," pungkas Menhan.

Upaya Preventif dan Peran TNI

Menhan juga menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah pelanggaran di masa depan, termasuk melalui penyekatan di wilayah perairan nasional.

Dalam operasi ini, TNI yang tergabung dalam Satgas PKH memegang peran kunci dalam pengamanan SDA. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menjabat sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH bertugas melakukan pengawasan strategis dan koordinasi lintas instansi.

Sementara itu, Kepala Staf Umum TNI Letjen Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH memastikan operasi lapangan berjalan sesuai prosedur, efektif, dan tepat sasaran.

Operasi penertiban ini menjadi sinyal kuat pemerintah terhadap penegakan hukum di sektor pertambangan dan komitmen menjaga kedaulatan SDA Indonesia.