PARADAPOS.COM - Lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri hampir menjadi siklus tahunan yang menguji ketahanan pangan nasional. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada inflasi, tetapi juga pada daya beli masyarakat. Menurut analisis para pelaku logistik, solusi jangka pendek seperti operasi pasar dinilai belum cukup. Diperlukan pembenahan mendasar pada sistem distribusi untuk meredam gejolak harga yang berulang setiap tahun.
Stabilitas harga pangan, terutama pada kelompok volatile food, merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan menyeluruh. Intervensi sesaat oleh pemerintah kerap hanya menjadi penawar sementara, sementara akar permasalahan pada rantai pasok dan logistik nasional belum tersentuh secara struktural.
Pandangan dari Dalam Rantai Pasok
Merespons pola tahunan ini, Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang juga Senior Vice President FIATA, Yukki Nugrahawan Hanafi, menawarkan perspektif yang lebih mendalam. Ia menekankan bahwa persoalan ini harus dilihat dari kacamata efisiensi rantai pasok secara keseluruhan, bukan sekadar respons reaktif terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen.
Yukki mengakui bahwa koordinasi pemerintah pusat dan daerah penting sebagai langkah darurat. Namun, untuk stabilitas jangka panjang, fondasinya harus dibangun di atas sistem distribusi yang efisien, terintegrasi, dan transparan.
“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah memang penting sebagai respons cepat untuk meredam gejolak harga. Namun dalam jangka panjang, stabilitas hanya bisa dicapai bila sistem distribusi berjalan efisien, terhubung dengan baik, serta didukung transparansi data,” jelasnya.
Dari sudut pandang ekonomi, harga yang stabil menciptakan kepastian bagi pelaku usaha dan melindungi daya beli masyarakat. Sebaliknya, fluktuasi harga seringkali bersumber dari masalah di hulu: gangguan arus barang, ketimpangan pasokan antarwilayah, kemacetan di pelabuhan, dan minimnya pertukaran data yang akurat antara berbagai pemangku kepentingan.
Membangun Fondasi yang Tangguh
Berdasarkan pengamatan di lapangan, Yukki menilai bahwa pengendalian inflasi pangan sangat bergantung pada efisiensi biaya logistik, kelancaran arus barang, dan tata kelola yang akuntabel. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara regulator dan pelaku industri menjadi kunci membangun ketahanan terhadap lonjakan permintaan musiman.
Untuk mewujudkannya, ia mengusulkan tiga langkah strategis yang berfokus pada pembenahan struktural.
1. Revitalisasi Konektivitas dan Efisiensi Pelabuhan
Sebagai negara kepulauan, distribusi antarpulau harus menjadi prioritas. Proses ini perlu didesain agar lebih cepat, terjangkau, dan dapat diprediksi. Peran pelabuhan dan sistem transportasi multimoda menjadi sentral dalam memastikan suplai barang berjalan lancar ke seluruh penjuru tanah air.
2. Integrasi Data dan Sistem Peringatan Dini
Membangun platform data terintegrasi secara real-time merupakan langkah krusial. Sinkronisasi informasi mengenai produksi, stok gudang, pergerakan kontainer, dan fluktuasi harga di berbagai daerah akan memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kelangkaan atau indikasi praktik yang tidak sehat di pasar.
3. Koordinasi Lintas Sektor yang Lebih Solid
Langkah terakhir adalah memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Pemerintah, penyedia jasa logistik, operator pelabuhan, distributor, hingga pedagang eceran perlu duduk bersama dan bergerak dalam satu visi kebijakan yang koheren untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.
Dengan tantangan geografis yang ada, Indonesia membutuhkan sistem logistik yang tidak hanya berfungsi mengangkut barang, tetapi juga menjadi penopang stabilitas ekonomi nasional. Ketahanan rantai pasok yang dibangun dari fondasi yang kuat akan menjadi benteng agar euforia dan lonjakan konsumsi di momen religius seperti Ramadan tidak selalu berakhir dengan tekanan harga yang memberatkan masyarakat.
Artikel Terkait
UIN Ar-Raniry Salurkan Bantuan UKT Tahap Pertama untuk 842 Mahasiswa Terdampak Banjir
Pengamat Peringatkan Risiko Fiskal di Balik Target Belanja Rp 809 T di Awal 2026
PDIP Bantah Isu DPR Setujui Penutupan Minimarket di Desa
Menlu RI Tegaskan Komitmen Penjembatanan Saat Pimpin Dewan HAM PBB