PDIP Bantah Isu DPR Setujui Penutupan Minimarket di Desa

PARADAPOS.COM - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR secara resmi membantah isu yang menyebut dewan telah menyetujui rencana pemerintah menutup ritel modern atau minimarket di desa untuk mendukung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Klarifikasi ini disampaikan menyusul narasi yang beredar di publik, termasuk klaim tidak benar bahwa Ketua DPR Puan Maharani mendukung rencana tersebut.

Klarifikasi Resmi dari Sekretaris Fraksi

Sekretaris F-PDIP DPR, Dolfie O.F.P., menegaskan bahwa tidak ada pernyataan resmi dari pimpinan DPR terkait wacana penghentian ekspansi minimarket tersebut. Ia menyebut isu yang berkembang berasal dari dinamika pembahasan dalam sebuah rapat kerja antara Komisi V DPR dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, pada November 2025 lalu.

“Tidak terdapat pernyataan resmi dari Ketua DPR RI terkait isu penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa sebagaimana yang berkembang di ruang publik,” tegas Dolfie di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.

Dinamika Rapat Kerja dan Status Kebijakan

Dolfie menjelaskan bahwa dalam rapat kerja tersebut, Mendes PDT memang menyampaikan kekhawatiran mengenai maraknya minimarket yang dianggap dapat mengganggu pengembangan Kopdes Merah Putih. Namun, respons yang diberikan anggota Komisi V kala itu masih bersifat lisan dan belum mewakili keputusan resmi dari forum rapat kerja.

“Substansi yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan di Komisi V DPR RI, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi,” papar Wakil Ketua Komisi XI DPR ini.

“Bahkan hal tersebut belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa,” lanjutnya menegaskan.

Pentingnya Kajian Komprehensif

Lebih jauh, Dolfie menyampaikan bahwa fraksinya selalu mengedepankan pendekatan kehati-hatian dan kajian mendalam untuk setiap kebijakan strategis. Kebijakan yang berdampak luas pada pelaku usaha, program pemerintah, dan hajat hidup masyarakat, seperti wacana penutupan minimarket ini, dinilai memerlukan analisis yang menyeluruh.

“Fraksi PDI Perjuangan berpandangan setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian yang komprehensif dan berbasis data,” ujarnya.

Menurutnya, pembahasan kebijakan semacam itu harus melalui mekanisme yang berlaku di komisi terkait dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari regulasi, dampak ekonomi, hingga keberlanjutan usaha. Dengan demikian, keputusan yang diambil nantinya dapat benar-benar mempertimbangkan kepentingan semua pihak.