PARADAPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menggelar rapat koordinasi khusus pada Selasa, 24 Februari 2026, untuk membahas dua isu yang belakangan ramai dikeluhkan warga: gangguan fungsi trotoar dan maraknya pembangunan lapangan padel di kawasan permukiman. Rapat yang akan melibatkan seluruh dinas terkait ini bertujuan merumuskan langkah konkret guna mengatasi persoalan tata ruang dan mengembalikan kenyamanan publik di Ibu Kota.
Rapat Khusus untuk Dengar Aspirasi dan Data Teknis
Menanggapi berbagai laporan yang masuk, Pramono memilih untuk bergerak cepat dengan menjadwalkan pertemuan lintas sektor. Dalam rapat nanti, ia berencana mendengarkan secara langsung paparan dan analisis dari para kepala dinas sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah daerah dalam menyikapi keluhan yang kompleks, dengan berusaha mendapatkan gambaran utuh sebelum bertindak.
"Kebetulan besok kita akan rapat khusus tentang trotoarnya. Saya ingin dengarkan lebih dahulu dari dinas terkait. Termasuk tentang padel besok dirapatkan," tuturnya saat ditemui di Jakarta Utara, Selasa (24/2/2026).
Prioritas: Kembalikan Fungsi Trotoar dan Kaji Dampak Padel
Penataan trotoar menjadi agenda prioritas Pemprov DKI Jakarta. Fokusnya adalah mengembalikan hak pejalan kaki dan menertibkan ruang publik yang sering kali beralih fungsi, misalnya menjadi area parkir atau berjualan. Selain itu, fenomena lapangan padel yang tumbuh di area perumahan juga mendapat perhatian serius. Pemerintah akan mengkaji aspek legalitas perizinannya, serta menimbang dampak kebisingan yang kerap menjadi sumber konflik dengan warga sekitar.
Pramono menegaskan bahwa keputusan akhir akan diambil setelah semua masukan dan data dipertimbangkan. "Nanti kita dengarkan semuanya, baru kita putuskan langkah yang paling tepat," ujarnya.
Komitmen Tegas pada Aturan dan Kenyamanan Warga
Dari pernyataan yang disampaikan, terlihat komitmen Pemprov DKI untuk menangani isu ini secara menyeluruh. Setiap kebijakan yang akan diterapkan nantinya dijanjikan berasal dari pembahasan yang komprehensif. Pemerintah provinsi juga bertekad untuk menindak tegas pelanggaran tata ruang yang mengganggu ketertiban umum, sekaligus memastikan bahwa pembangunan fasilitas olahraga seperti padel tetap berjalan sesuai koridor peraturan dan tidak merugikan masyarakat.
Langkah proaktif ini diharapkan dapat segera memberikan solusi atas dua masalah yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari warga Jakarta, antara hak untuk berjalan kaki dengan aman dan nyaman serta harmonisasi lingkungan tempat tinggal.
Artikel Terkait
Pemprov DKI Resmi Hentikan Izin Lapangan Padel Baru di Perumahan
Satu Tahanan Narkoba Berhasil Ditangkap Usai Kabur dari Rutan Way Kanan
KONI NTT Gelar Rapat Strategis, Target 37 Emas dan Pembenahan Venue untuk PON 2028
Seleksi FKDM Jakarta Pusat Disorot, Diduga Abaikan Tes Tertulis dan Wawancara