Kapolda Aceh: Pemulihan Pascabencana Harus Lebih dari Sekadar Pembangunan Fisik

PARADAPOS.COM - Kapolda Aceh, Irjen Marzuki Ali Basyah, menegaskan bahwa upaya pemulihan pascabencana harus melampaui sekadar pembangunan fisik. Menurutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi yang menyeluruh harus mampu mengembalikan rasa aman, produktivitas ekonomi, dan martabat hidup masyarakat yang terdampak. Polda Aceh pun turun langsung mengawal proses ini, mulai dari penyediaan hunian tetap hingga pemulihan infrastruktur vital.

Fokus pada Pemulihan Holistik

Sejak masa tanggap darurat berakhir, Polda Aceh terus terlibat aktif dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Peran ini tidak terbatas pada pengamanan lokasi, tetapi juga memastikan percepatan pembangunan berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Salah satu prioritas utama adalah menyediakan hunian tetap yang layak bagi para korban bencana.

“Pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Yang paling penting adalah mengembalikan rasa aman, aktivitas ekonomi, dan harapan masyarakat,” ujar Marzuki dalam keterangan pers, Selasa (24 Februari 2026).

Percepatan Pembangunan Hunian Tetap

Komitmen tersebut diwujudkan dengan percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Desa Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Tamiang. Proyek ini menjadi simbol konkret kehadiran negara untuk memastikan warga segera mendapatkan tempat tinggal yang permanen.

“Dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Polri tidak hanya berperan sebagai pengaman proyek pembangunan, tetapi juga sebagai pengawal proses pemulihan agar berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran. Tujuannya bukan sekadar membangun kembali fisik wilayah terdampak, tetapi memastikan masyarakat benar-benar pulih dan bangkit lebih kuat,” jelasnya.

Pada tahap pertama, telah dibangun 150 unit huntap dengan tipe tertentu. Progres pembangunan dilaporkan telah mencapai sekitar 60 persen dan ditargetkan selesai pada Mei 2026 untuk segera diserahterimakan.

“Pada tahap I sudah dibangun sebanyak 150 unit, dengan tipe Type 36 model Prycast dan Ruspin. Saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 60 persen dan ditargetkan selesai pada bulan Mei untuk segera diserahterimakan langsung Bapak Kapolri kepada warga,” ungkap Marzuki.

Menghadapi Tantangan di Lapangan

Marzuki mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai kendala, mulai dari cuaca yang tidak menentu, distribusi material logistik, hingga koordinasi yang rumit antarinstansi. Namun, melalui sinergi yang erat dengan pemerintah daerah, TNI, dan kementerian terkait, hambatan-hambatan tersebut berusaha diatasi agar target waktu tetap tercapai.

“Tantangan terbesar di lapangan meliputi faktor cuaca yang tidak menentu, distribusi material, serta koordinasi antarinstansi. Polda Aceh memastikan hambatan tersebut tidak mengganggu target penyelesaian melalui pengawalan distribusi material, monitoring langsung, dan evaluasi berkala,” paparnya.

Memulihkan Konektivitas dan Ekonomi

Selain hunian, pemulihan infrastruktur penghubung menjadi prioritas strategis lainnya. Jembatan dinilai sebagai urat nadi yang krusial untuk menghidupkan kembali mobilitas warga dan menggerakkan roda ekonomi lokal.

Hingga saat ini, Polri telah membangun 26 unit jembatan dengan berbagai tipe. Sebagian besar telah selesai, sementara beberapa unit masih dalam pengerjaan. Salah satu fokus perhatian adalah pembangunan jembatan bailey di Desa Lhok Cut, Aceh Utara, yang sangat dibutuhkan oleh sekitar 7.000 warga untuk mengakses pusat kota dan layanan publik.

“Sejak konektivitas mulai pulih, terlihat perubahan positif secara psikologis dan ekonomi di tengah masyarakat. Aktivitas pasar kembali hidup, distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi lancar, serta biaya transportasi menurun sehingga pendapatan masyarakat lebih stabil,” urainya mengenai dampak yang sudah terasa.

Pengawasan Ketat dan Sinergi Lintas Lembaga

Untuk memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran, Polda Aceh menerapkan sistem pengawasan berlapis. Monitoring dilakukan langsung di lokasi proyek, dilengkapi dengan laporan progres berkala dan verifikasi data penerima bantuan yang melibatkan pemerintah daerah.

“Polda Aceh menerapkan sistem pengawasan berlapis sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Monitoring dilakukan langsung di lapangan, disertai laporan progres berkala, serta verifikasi data penerima bantuan bersama pemerintah daerah dan perangkat desa agar tepat sasaran,” tegas Kapolda.

Ia menekankan bahwa keberhasilan upaya pemulihan ini tidak lepas dari kolaborasi yang solid antar berbagai pemangku kepentingan. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan kementerian teknis dinilai sebagai kunci agar pembangunan fisik benar-benar bermakna dan membawa masyarakat bangkit sepenuhnya.

“Pemulihan pascabencana berjalan melalui sinergi kuat antara Polda Aceh, pemerintah daerah, TNI, Satgas PRR, dan kementerian teknis. Kolaborasi yang solid ini memastikan pembangunan hunian dan jembatan berjalan efektif dan tepat sasaran,” tutup Marzuki.