PARADAPOS.COM - Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Riyan Berta Delza, mengkritik pernyataan anggota DPR yang mengapresiasi pejabat publik karena memilih jalur haji reguler dan bersedia antre selama 12 tahun. Menurut Riyan, pernyataan tersebut justru memperlihatkan rendahnya standar etik yang dibangun dalam ruang publik saat ini. Ia menegaskan bahwa kesederhanaan yang dipuji sebagai sesuatu yang luar biasa sejatinya adalah kewajiban moral setiap pejabat negara, bukan tindakan heroik yang perlu diglorifikasi.
Kritik terhadap Standar Etik Pejabat
Riyan menilai bahwa menjalani proses sebagaimana rakyat biasa bukanlah sebuah pencapaian politik. Baginya, itu adalah konsekuensi logis dari jabatan publik yang dibiayai oleh rakyat.
"Apa yang disebut 'kesederhanaan' seharusnya bukan sesuatu yang luar biasa untuk dipuji berlebihan, melainkan kewajiban moral setiap pejabat negara," ujar Riyan dalam keterangannya pada Rabu (27/5/2026).
Ia menambahkan, ketika pejabat tidak menggunakan fasilitas istimewa, publik tidak membutuhkan glorifikasi. Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah bagaimana kekuasaan dijalankan secara adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Substansi Kerja versus Pencitraan
Di tengah berbagai persoalan tata kelola yang masih menuai polemik dan kritikan, Riyan menekankan bahwa publik membutuhkan substansi kerja, bukan sekadar pencitraan kesederhanaan. Ia mencontohkan, menggunakan bus bersama jemaah atau menginap jauh dari Masjidil Haram tidak otomatis menyelesaikan problem mendasar tata kelola yang dinilai masih amburadul.
Menurutnya, DPR semestinya lebih fokus mengawasi kualitas kebijakan dan tata kelola yang bermasalah daripada membangun narasi simbolik yang berpotensi menjadi alat legitimasi personal pejabat.
"Sebab ukuran keteladanan bukan pada bagaimana seorang pejabat tampil sederhana di hadapan kamera, tetapi kebermanfaatan program yang tepat sasaran," ujarnya.
Kesederhanaan Bukan Pencapaian Politik
Riyan menegaskan bahwa kesederhanaan pejabat tidak perlu dipertontonkan sebagai pencapaian politik. Dalam demokrasi yang sehat, pejabat memang seharusnya hidup dekat dengan realitas rakyatnya.
"Sebab dalam demokrasi yang sehat, pejabat memang seharusnya hidup dekat dengan realitas rakyatnya," pungkas Riyan.
Editor: Dian Lestari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Mariano Peralta Jadi Motor Kebangkitan Borneo FC, Meski Harus Puas sebagai Runner-Up BRI Super League
Permintaan Golok Melonjak Jelang Iduladha, Kampung Pandai Besi di Bandung Raup Berkah Musim Panen
Selebgram Woodyrman Tersangka Penganiayaan Warga Brunei hingga Tewas di Blok M
PDIP Jatim Bagikan 485 Sapi Kurban untuk Masyarakat di Tengah Tingginya Pekerja Sektor Informal