Kemenkes Percepat Produksi Dokter Spesialis untuk Tutupi Defisit 60 Ribu Tenaga

PARADAPOS.COM - Kementerian Kesehatan mendorong percepatan produksi dokter spesialis guna menutupi defisit yang mencapai puluhan ribu tenaga medis di Indonesia. Upaya ini, yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, bertujuan untuk mempersingkat waktu pemenuhan kebutuhan dari yang sebelumnya diperkirakan puluhan tahun, sekaligus memperbaiki pemerataan distribusi dokter di seluruh wilayah tanah air.

Defisit Besar dan Upaya Percepatan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Indonesia saat ini masih menghadapi kekurangan sekitar 60 ribu dokter spesialis. Dengan laju produksi sebelumnya yang hanya sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menutup kesenjangan tersebut. Kondisi inilah yang mendasari kebijakan percepatan program pendidikan dokter spesialis, sebuah langkah yang juga merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi bayangkan kalau kita produksinya sekitar 2.700 per tahun, sementara kebutuhannya sampai 10 ribuan, itu kan 20 tahun. Nah 20 tahun kita akan baru kekejar. Padahal populasi kita sudah meningkat,” ucap Budi dalam penjelasannya di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (25 Februari 2026).

Strategi Pendidikan dan Pemerataan

Untuk mengakselerasi program ini, pemerintah membuka berbagai opsi, termasuk mengirimkan calon dokter untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Pembiayaan program ini didukung penuh oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Namun, yang tak kalah penting dari peningkatan jumlah adalah strategi pemerataan. Pemerintah secara tegas memprioritaskan peserta yang berasal dari daerah-daerah yang masih mengalami kelangkaan dokter spesialis.

“Yang diprioritaskan adalah mereka yang berasal dari daerah yang membutuhkan dokter spesialis tersebut,” tegas Budi.

Harapannya, setelah menyelesaikan pendidikan, para dokter spesialis baru ini akan kembali dan mengabdi di daerah asalnya, sehingga layanan kesehatan spesialis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai penjuru Indonesia. Langkah ini dianggap krusial untuk membangun sistem kesehatan yang lebih berkeadilan dan tangguh di masa depan.