Sekretaris Kabinet Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tak Kurangi Anggaran Pendidikan

PARADAPOS.COM - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya secara resmi membantah isu bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengurangi anggaran pendidikan. Dalam klarifikasinya, Seskab justru menyebut alokasi dana untuk pendidikan pada 2026 akan meningkat drastis. Pernyataan ini disampaikan untuk menepis kekhawatiran bahwa program prioritas pemerintah tersebut akan mengorbankan pembangunan infrastruktur sekolah dan kesejahteraan guru.

Anggaran Pendidikan Meningkat, Bukan Berkurang

Isu yang beredar menyebutkan program MBG mengancam ketersediaan dana pendidikan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa narasi tersebut tidak tepat. Alih-alih memotong, pemerintah bersama DPR justru telah menyepakati peningkatan anggaran untuk memperkuat sektor pendidikan secara komprehensif. Peningkatan ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia dari berbagai sisi, mulai dari akses, infrastruktur, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.

Ekspansi Sekolah Rakyat dan Perbaikan Infrastruktur

Di bawah pemerintahan saat ini, perluasan akses pendidikan menjadi salah satu fokus utama. Inisiatif Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk anak-anak putus sekolah, terus dikembangkan dengan menyediakan fasilitas asrama, jaminan kesehatan, dan nutrisi yang memadai.

Keterangan resmi dari Sekretariat Kabinet menyatakan target ekspansi program ini. "Target tahun ini adalah penambahan 100 sekolah baru untuk memperkuat capaian tahun sebelumnya yang telah menjangkau sekitar 20.000 siswa," jelasnya.

Di sisi infrastruktur, pemerintah pusat mengambil peran dengan mengalokasikan dana sebesar Rp17 triliun pada tahun 2025. Anggaran besar ini diproyeksikan untuk merenovasi sekitar 16.000 sekolah di seluruh Indonesia, meskipun secara administratif pembangunan sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Transformasi Skema Kesejahteraan Guru

Selain infrastruktur, kesejahteraan tenaga pendidik mendapat perhatian khusus dalam skema anggaran terbaru. Pemerintah melakukan reformasi sistem penyaluran tunjangan untuk memastikan ketepatan waktu dan akurasi penerimaan. Beberapa perubahan signifikan yang diterapkan meliputi kenaikan insentif bagi guru honorer menjadi Rp400.000, setelah bertahun-tahun stagnan. Tunjangan untuk guru non-ASN juga dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan pada 2025. Yang tak kalah penting, skema penyaluran diubah dari triwulanan menjadi bulanan guna menjaga stabilitas keuangan para pendidik.

Dukungan Digitalisasi Pembelajaran

Upaya pemerintah tidak berhenti pada aspek fisik dan kesejahteraan. Untuk menyongsong masa depan dan mempersempit kesenjangan kualitas, akselerasi digitalisasi terus didorong. Salah satu wujud nyatanya adalah pendistribusian 280.000 unit perangkat TV digital ke berbagai sekolah. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses terhadap materi pembelajaran yang lebih berkualitas, khususnya bagi siswa di daerah terpencil.

Dengan berbagai langkah konkret tersebut, penegasan dari Sekretariat Kabinet ingin menyampaikan bahwa peningkatan anggaran pendidikan bukan sekadar angka di atas kertas. Alokasi tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dan keberpihakan negara terhadap masa depan siswa, martabat guru, dan ketahanan infrastruktur pendidikan nasional.