Kemdiktisaintek dan Komnas Perempuan Perkuat Kolaborasi Cegah Kekerasan Seksual di Kampus

PARADAPOS.COM - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) memperkuat kerja sama untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kolaborasi ini, yang mencakup evaluasi dan penyesuaian kebijakan, bertujuan menciptakan ruang belajar yang lebih aman dan responsif bagi seluruh sivitas akademika, seiring dengan perkembangan regulasi nasional terkini.

Sinergi untuk Keamanan Kampus

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga ini merupakan langkah strategis untuk memastikan lingkungan perguruan tinggi yang inklusif dan berkeadilan. Ia menilai, koordinasi yang lebih terstruktur akan memperjelas peran serta layanan masing-masing pihak, mulai dari penanganan aduan hingga pendampingan korban.

“Pertemuan ini diharapkan semakin mempertegas bentuk pelayanan dari setiap lembaga. Kami terbuka untuk menyinergikan berbagai program yang dapat memperkuat perlindungan di perguruan tinggi,” tutur Brian Yuliarto.

Evaluasi dan Penyesuaian Regulasi

Pertemuan kedua lembaga tidak hanya membahas perpanjangan nota kesepahaman, tetapi juga mengevaluasi kebutuhan penyesuaian kebijakan. Hal ini dinilai penting agar mekanisme penanganan di tingkat kampus selaras dengan kerangka hukum nasional, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah berlaku.

Data pemantauan yang diungkapkan dalam forum menunjukkan tren positif: sejumlah perguruan tinggi kini tercatat telah menerima dan memproses laporan kekerasan seksual dalam jumlah yang signifikan. Peningkatan angka pelaporan ini dipandang sebagai indikator tumbuhnya kepercayaan masyarakat kampus terhadap sistem yang telah dibangun.

Penyempurnaan Sistem dan Tantangan Implementasi

Di sisi lain, Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menyoroti perlunya penyempurnaan indikator kampus bebas kekerasan serta penguatan kapasitas Satuan Tugas di setiap perguruan tinggi. Menurutnya, dinamika di lapangan menuntut pembaruan instrumen pengawasan dan evaluasi yang lebih komprehensif.

“Ada sejumlah perkembangan regulasi yang perlu direspons melalui penyesuaian indikator maupun tata kerja di kampus,” jelas Maria Ulfah Anshor.

Ia juga menggarisbawahi kompleksitas implementasi di lapangan, terutama dalam menyelaraskan mekanisme internal kampus dengan proses hukum pidana. Tantangan lain yang tak kalah krusial adalah upaya mencegah reviktimisasi, memastikan proses pelaporan tidak justru menimbulkan tekanan berlapis bagi korban atau penyintas.

Komitmen Menuju Tata Kelola Responsif

Melalui kolaborasi yang diperdalam ini, Kemdiktisaintek dan Komnas Perempuan menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong tata kelola perguruan tinggi yang lebih akuntabel dan berorientasi pada perlindungan. Langkah ini diharapkan dapat membangun ekosistem pendidikan tinggi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki sensitivitas dan ketangguhan dalam menghadapi isu kekerasan seksual.