Anggota Parlemen Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Penutupan Selat Hormuz

PARADAPOS.COM - Anggota parlemen mengingatkan pemerintah untuk bersiap menghadapi potensi dampak ekonomi yang serius jika Selat Hormuz, jalur pelayaran vital di Timur Tengah, ditutup akibat eskalasi konflik regional. Peringatan ini disampaikan menyusul ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, AS, dan Israel, yang berpotensi mengganggu arus perdagangan global.

Ancaman bagi Jalur Perdagangan dan Biaya Logistik

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menilai penutupan selat tersebut bukan hanya isu keamanan regional, melainkan ancaman langsung bagi stabilitas ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia. Selat Hormuz dikenal sebagai arteri utama perdagangan minyak dunia, di mana sekitar sepertiga minyak mentah yang diperdagangkan melalui laut melintas di sana. Gangguan di titik krusial ini berpotensi memicu gejolak pasokan dan lonjakan biaya logistik internasional dalam waktu singkat.

Chusnunia menjelaskan, "Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan global yang menjadi pintu keluar-masuk utama minyak dan komoditas dari kawasan Teluk yang artinya gangguan di jalur ini tidak hanya mempengaruhi perdagangan internasional."

Dampak Beruntun bagi Ekonomi Domestik

Dampak langsung yang paling dikhawatirkan adalah tekanan pada neraca perdagangan dan keuangan negara. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Setiap kenaikan harga minyak, menurut analisis yang dikutip Chusnunia, dapat membebani anggaran negara secara signifikan.

Ia memaparkan, "Dampaknya, biaya impor dan ekspor Indonesia berpotensi meningkat terlebih Indonesia, sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan energinya."

Efeknya kemudian akan merambat ke sektor riil. Kenaikan biaya energi dan transportasi diperkirakan akan mendorong biaya produksi di sektor manufaktur dan pertanian. Pada akhirnya, inflasi harga barang dan jasa secara luas berpotensi terjadi, yang dapat mengurangi daya beli masyarakat.

"Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya transportasi, manufaktur, dan pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan harga barang dan jasa secara keseluruhan," ungkapnya lebih lanjut.

Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi Terancam

Tidak hanya sektor produksi, gelombang efek negatif juga diperkirakan akan menyentuh sektor jasa, khususnya pariwisata. Kenaikan harga tiket pesawat dan biaya operasional perjalanan berpotensi mengurangi minat wisatawan mancanegara, yang merupakan sumber devisa penting. Secara keseluruhan, gangguan pasokan energi dan logistik ini dinilai dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional jika tidak diantisipasi dengan matang.

Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Di balik ancaman tersebut, politisi ini melihat adanya pelajaran dan momentum untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Situasi krisis berpotensi mendorong akselerasi transformasi menuju ekonomi yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

Chusnunia menegaskan perlunya langkah strategis, "Pemerintah dan dunia usaha perlu mengambil langkah-langkah mitigasi risiko dan strategi adaptasi yang komprehensif. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung dan memberikan insentif kepada dunia usaha untuk melakukan diversifikasi sumber energi, meningkatkan efisiensi energi, dan mengembangkan industri substitusi impor."

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang proaktif dan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku usaha untuk membangun ketahanan menghadapi gejolak geopolitik yang dampaknya semakin terasa di dalam negeri.