PARADAPOS.COM - Sebanyak 300 tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Lampung menjalani sertifikasi kompetensi secara langsung di lokasi proyek. Sertifikasi ini merupakan hasil kerja sama antara PT Brantas Abipraya dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang digelar untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap pekerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sekaligus mendukung program prioritas pemerintah di bidang pendidikan. Sertifikasi Langsung di Lapangan Proses sertifikasi dilakukan secara onsite atau di tempat proyek berlangsung. Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya, Dian Sovana, menjelaskan bahwa metode ini dipilih agar proses asesmen tidak mengganggu progres pembangunan yang sedang berjalan. “Ini dilaksanakan secara onsite, diikuti sekitar 300 tenaga kerja konstruksi yang terlibat langsung dalam pembangunan proyek strategis nasional tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin. Ragam Keahlian yang Disertifikasi Para peserta sertifikasi berasal dari berbagai bidang pekerjaan konstruksi. Mulai dari kepala tukang bangunan gedung, mandor konstruksi, tukang besi beton, tukang cat, tukang kayu, hingga tenaga ahli pemasangan rangka baja ringan dan ubin keramik. Keberagaman ini menunjukkan bahwa proyek Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi berbagai keahlian agar hasil akhirnya optimal. Kompetensi sebagai Kunci Kualitas Menurut Dian, kualitas sebuah infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh material atau teknologi yang digunakan. Faktor sumber daya manusia juga memegang peranan penting. “Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa proyek Sekolah Rakyat adalah proyek strategis dengan dampak sosial yang besar. Oleh karena itu, tenaga kerja yang kompeten menjadi syarat mutlak agar target mutu, keselamatan, dan ketepatan waktu dapat tercapai. “Melalui sertifikasi ini, kami ingin memastikan tenaga kerja yang berada di garis depan pembangunan memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan mampu memberikan hasil pekerjaan terbaik,” lanjutnya. Dukungan Pemerintah untuk SDM Konstruksi Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Indro Pantja Pramodo, menegaskan bahwa sektor konstruksi memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. Ia menyebutkan bahwa sektor ini berkontribusi sebesar 10,96 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 8,5 juta tenaga kerja. “Karena itu, penguatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan dengan kualitas terbaik,” ujar Indro. Ia juga mengingatkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. “Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bentuk jaminan mutu terhadap infrastruktur yang dibangun,” jelasnya. Kolaborasi dan Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Indro mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan BUMN konstruksi dalam percepatan pembangunan. Menurutnya, pendekatan sertifikasi di lokasi proyek dinilai efektif karena tidak menghambat progres dan mempercepat pemenuhan tenaga kerja tersertifikasi. Berdasarkan data Kementerian PU, pembangunan infrastruktur tahun 2026 diperkirakan membutuhkan sekitar 37.356 tenaga kerja konstruksi. Rinciannya meliputi 754 tenaga ahli, 2.676 teknisi, dan 33.926 operator. Khusus untuk sektor prasarana strategis seperti Sekolah Rakyat, kebutuhan tenaga kerja diproyeksikan mencapai 13.522 orang.