Menteri Luar Negeri Iran Tuduh Trump Khianati Diplomasi Usai Serangan Gabungan AS-Israel

PARADAPOS.COM - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menuduh Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengkhianati diplomasi dan rakyatnya sendiri. Pernyataan keras ini disampaikan menyusul serangan gabungan AS-Israel terhadap target strategis di Iran pada akhir Februari 2026, yang terjadi di tengah proses negosiasi nuklir tidak langsung yang disebut-sebut hampir mencapai kesepakatan. Serangan tersebut menewaskan sejumlah pejabat senior Iran, termasuk Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, dan memicu gelombang balasan militer dari Teheran.

Kecaman Terhadap Trump dan Gagalnya Meja Perundingan

Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X pada Rabu, Araghchi secara terbuka mengkritik pendekatan pemerintahan Trump yang dianggapnya merusak proses diplomasi. Menurut analisis diplomatik, nada pernyataan ini mencerminkan kekecewaan mendalam atas pergeseran dari jalur perundingan ke konfrontasi militer yang tiba-tiba.

“Ketika negosiasi nuklir yang kompleks diperlakukan seperti transaksi properti, dan ketika kebohongan besar mengaburkan kenyataan, harapan yang tidak realistis tidak akan pernah terpenuhi. Hasilnya? Mengebom meja negosiasi karena dendam,” tulis Araghchi.

Diplomat senior itu kemudian menegaskan kembali tuduhannya. “Trump mengkhianati diplomasi dan rakyat Amerika yang memilihnya,” ungkapnya, seperti dilaporkan oleh Press TV pada Kamis, 5 Maret 2026.

Negosiasi yang Sempat Menjanjikan Berujung Serangan

Sebelum eskalasi militer terjadi, situasi sebenarnya menunjukkan titik terang. Iran dan AS, dengan mediator Oman, tengah melakukan negosiasi tidak langsung mengenai program nuklir Iran di Jenewa, Swiss. Para pihak bahkan menyuarakan optimisme yang cukup tinggi.

Pada Jumat, 27 Februari 2026—hanya sehari sebelum serangan dilancarkan—para diplomat Oman menyatakan bahwa sebuah kesepakatan komprehensif baru “lebih dekat dari sebelumnya.” Namun, situasi berbalik secara dramatis keesokan harinya.

Pada Sabtu, 28 Februari 2026, pasukan bersenjata Israel dan AS melancarkan serangan terhadap berbagai target strategis di Iran. Aksi ini, yang digambarkan pihak Iran sebagai agresi tanpa provokasi, secara efektif menghancurkan meja perundingan yang telah dibangun.

Klaim AS Dibalik dan Bantahan dari Sumber Diplomatik

Pemicu serangan ini didahului oleh klaim dari Utusan Khusus Trump untuk Asia Barat, Steve Witkoff, yang menuduh Iran merusak proses negosiasi. Namun, klaim tersebut dibantah keras oleh sumber yang terlibat langsung dalam proses tersebut.

Seorang diplomat Teluk Persia yang mengetahui detil negosiasi dan berbicara dengan syarat anonim menyatakan bahwa narasi dari tim AS itu tidak akurat. Menurut penjelasannya, delegasi Iran justru telah terbuka untuk sebuah kesepakatan yang adil dan komprehensif.

“Saya dapat menyatakan secara kategoris bahwa ini tidak akurat,” tegas diplomat tersebut, merujuk pada pernyataan Witkoff.

Lanjutnya, sumber itu mengungkapkan bahwa delegasi Iran telah memberi penjelasan kontekstual kepada Witkoff. Mereka menegaskan bahwa langkah-langkah pengayaan uranium Teheran adalah konsekuensi langsung dari keputusan Trump menarik AS dari Perjanjian Nuklir 2015 (JCPOA) yang ditengahi era Obama.

Eskalasi Militer dan Pembenaran Hukum Iran

Dampak serangan gabungan AS-Israel tersebut sangat luas, dengan puluhan kota di Iran menjadi sasaran. Menanggapi serangan ini, angkatan bersenjata Iran melancarkan serangkaian serangan balasan menggunakan rudal dan drone ke wilayah yang diduduki Israel serta pangkalan-pangkasan AS di kawasan itu.

Para pejabat Iran membingkai aksi balasan ini sebagai tindakan yang sah di bawah hukum internasional. Mereka merujuk pada Pasal 51 Piagam PBB yang mengatur hak membela diri.

Menurut pejabat Iran, menargetkan aset militer AS dan Israel merupakan bentuk "pembelaan diri yang sah" terhadap apa yang mereka sebut sebagai "tindakan agresi." Posisi ini menandai babak baru yang berbahaya dalam dinamika konflik yang telah berlangsung lama di kawasan tersebut.