BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Program Makan Bergizi via Aplikasi Jaga Desa

PARADAPOS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mendapatkan dimensi pengawasan baru melalui inisiatif digital. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menilai aplikasi Jaga Desa yang digagas Kejaksaan Agung bersama Kementerian Desa dapat memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program gizi nasional tersebut, terutama di tingkat desa.

Sinergi Digital untuk Pengawasan yang Lebih Ketat

Dalam paparannya, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kehadiran platform digital Jaga Desa diharapkan dapat memacu keseriusan para pelaksana program di lapangan. Aplikasi ini dianggap sebagai sarana pengawasan tambahan yang signifikan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi ujung tombak distribusi bantuan gizi.

Dadan menegaskan bahwa sinergi ini relevan, mengingat mayoritas anggaran program MBG dikelola di tingkat desa. Dengan mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan terdigitalisasi, kualitas dan akuntabilitas pemanfaatan dana diharapkan dapat meningkat.

Mengawal Dana Rakyat di Tingkat Tapak

Lebih rinci, Dadan mengungkapkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran BGN untuk program MBG—tepatnya 93 persen—telah ditransfer ke rekening virtual (virtual account) yang dimiliki oleh setiap SPPG di seluruh Indonesia. Kondisi ini membuat pengawasan yang efektif menjadi sebuah keniscayaan.

Dia meyakini, kolaborasi dengan Kejaksaan Agung melalui aplikasi Jaga Desa akan membuat pemantauan terhadap pemanfaatan dana di rekening-rekening virtual tersebut berjalan lebih intensif dan terstruktur.

"Dengan adanya aplikasi Jaga Desa ini menambah pengawasan tersebut, sehingga saya kira ini akan membuat seluruh mitra kami, seluruh SPPG kami, akan semakin serius mengurus program makan bergizi; akan semakin berkualitas, semakin akuntabel," jelas Dadan usai menghadiri acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, platform digital tersebut tidak hanya relevan, tetapi juga strategis. Aplikasi Jaga Desa memungkinkan berbagai aspek pembangunan desa, termasuk penggunaan dana yang bersumber dari APBN, untuk dipantau secara lebih real-time dan komprehensif. Hal ini pada akhirnya bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang dimaksudkan untuk perbaikan gizi anak Indonesia benar-benar sampai pada sasaran dengan tepat guna.