DPR Desak Pemerintah Pastikan Ketersediaan BBM dan Transportasi Jelang Mudik Lebaran 2026

PARADAPOS.COM - Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mendesak pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU. Dorongan ini disampaikan dalam kunjungan kerja di Makassar, menekankan bahwa kesiapan pasokan energi dan transportasi merupakan faktor krusial untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat yang signifikan selama libur hari raya.

Antisipasi Lonjakan Konsumsi BBM di Jalur Mudik

Nurdin Halid mengingatkan bahwa peningkatan arus kendaraan selama periode mudik hampir selalu memicu lonjakan permintaan BBM, terutama di sepanjang jalur-jalur utama perjalanan darat. Tanpa persiapan yang matang, hal ini berpotensi menimbulkan kelangkaan di sejumlah titik. Oleh karena itu, langkah antisipatif dinilai sangat mendesak untuk dilakukan sejak jauh hari.

Dalam pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sejumlah BUMN, dia secara khusus meminta PT Pertamina (Persero) untuk memperkuat logistik dan menjaga stabilitas pasokan.

“Oleh karena itu, saya meminta PT Pertamina (Persero) untuk memperkuat distribusi serta menjaga stabilitas pasokan BBM di SPBU sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar selama perjalanan,” tegasnya.

Koordinasi dengan BUMN Transportasi

Perhatian tidak hanya tertuju pada sektor energi. Komisi VI DPR RI juga menyoroti kesiapan sektor transportasi nasional yang berada di bawah koordinasi BUMN. Operator seperti PT Angkasa Pura, PT ASDP, Garuda Indonesia, Citilink, dan PT PELNI diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan layanan secara menyeluruh.

Kesiapan ini mencakup ketersediaan armada yang memadai hingga peningkatan kualitas pelayanan bagi penumpang yang membludak. Pengawasan terhadap aspek keamanan dan kenyamanan menjadi poin yang tidak boleh diabaikan.

Kunci Utama: Sinergi Antar Pihak

Nurdin Halid menekankan bahwa keberhasilan mengelola arus mudik nasional bergantung pada koordinasi yang solid. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh BUMN terkait dinilai sebagai kunci utama.

Dia melihat persiapan infrastruktur energi dan transportasi ini bukan sekadar urusan operasional bisnis semata. Lebih dari itu, ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menyediakan pelayanan publik yang andal, aman, dan nyaman bagi masyarakat yang hendak pulang kampung.

Dengan waktu persiapan yang masih cukup panjang hingga 2026, langkah-langkah strategis dan evaluasi berkelanjutan diharapkan dapat memitigasi berbagai potensi gangguan, memastikan perjalanan mudik berjalan lancar untuk jutaan masyarakat.