Anggota DPR Soroti Minimnya Galangan Kapal, Potensi Ekonomi Maritim Terbang ke Negara Tetangga

PARADAPOS.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti kondisi industri galangan kapal nasional yang dinilai masih jauh dari memadai. Padahal, sebagai negara kepulauan dengan visi poros maritim, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar. Ironisnya, fasilitas perawatan dan sertifikasi kapal di pelabuhan-pelabuhan dalam negeri masih sangat minim, sehingga peluang ekonomi justru banyak dinikmati oleh negara tetangga.

Potensi Besar yang Belum Tergarap

Bambang Haryo Soekartono mengungkapkan fakta yang cukup mencengangkan: sekitar 90 persen pelabuhan di Indonesia belum dilengkapi dengan galangan kapal. Padahal, dari ratusan pelabuhan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, fasilitas ini memiliki peran yang sangat krusial. Ia menegaskan bahwa galangan kapal bukan sekadar bengkel perbaikan, melainkan pusat layanan yang vital untuk uji kelayakan dan sertifikasi kapal niaga maupun logistik.

“Industri galangan kapal domestik ini terbuka lebar. Dari ratusan pelabuhan, kurang dari separuhnya yang memiliki galangan kapal. Jadi ini yang harus didorong agar lebih masif,” tuturnya.

Peluang Terbang ke Negara Tetangga

Keterbatasan infrastruktur ini berbanding terbalik dengan potensi pasar yang ada. Komisi VII DPR RI mencatat, potensi kapal yang memerlukan layanan galangan di perairan Indonesia mencapai sekitar 80 ribu unit, mencakup kapal domestik dan internasional. Namun, minimnya fasilitas menyebabkan aktivitas perawatan dan sertifikasi kapal-kapal tersebut justru mengalir ke negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina yang infrastruktur maritimnya lebih siap.

“Galangan kapal itu juga tempat untuk mendapatkan sertifikasi kelayakan. Jadi ini harus ada di semua pelabuhan komersial yang ada di Indonesia,” tegas Bambang.

Dukungan dan Insentif Pemerintah Dinanti

Menyikapi kondisi ini, Bambang Haryo Soekartono mendorong agar respons pemerintah dalam memberikan insentif kepada Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal Indonesia (Iperindo) dapat segera direalisasikan. Langkah konkret dinilai sangat mendesak agar industri galangan kapal nasional tidak semakin terpuruk dan kehilangan momentum.

“Makanya, dengan adanya respons pemerintah yang memberikan insentif kepada Iperindo, kita harapkan ada realisasi cepat agar industri ini tidak terpuruk,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan yang berpihak pada penguatan industri dalam negeri sangat penting untuk mengakomodasi puluhan ribu kapal yang memerlukan layanan rutin. Dengan demikian, Indonesia baru dapat benar-benar memanfaatkan posisi strategisnya sebagai negara maritim.

“Kita bisa menangkap peluang yang begitu banyak dari kapal yang lewat di perairan Indonesia. Industri galangan harus lebih berkembang cepat. Karena kita yang punya laut,” tandas Bambang.

Optimisme dan Komitmen Pengawasan

Komisi VII DPR RI sendiri menyatakan optimisme bahwa penguatan industri galangan kapal akan membawa dampak positif yang berantai. Selain meningkatkan kualitas dan kemandirian layanan logistik maritim, hal ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada jasa negara lain. Untuk itu, komisi yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan ini berkomitmen untuk terus mengawal implementasi kebijakan insentif agar tepat sasaran dan benar-benar mampu mendongkrak pertumbuhan industri maritim nasional ke depan.